Waket DPRD Kalteng ajak masyarakat tak terprovokasi isu perubahan mekanisme Pilkada

Selasa, 27 Januari 2026 15:28 WIB

Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi. (ANTARA/Rajib Rizali)

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi isu perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang belakangan menimbulkan pro kontra.

“Saya mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah agar bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” katanya di Palangka Raya, Selasa.

Ia menyampaikan wacana pilkada yang disebut-sebut akan dipilih melalui DPRD tidak seharusnya menjadi sumber keresahan publik. Menurutnya, masyarakat perlu menyikapi isu tersebut secara tenang dan rasional.

Junaidi menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun tidak boleh berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan semua pihak.

Ia menegaskan, Kalimantan Tengah selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kalimantan Tengah adalah daerah yang kuat dengan nilai persatuan, jangan sampai dirusak oleh isu-isu yang belum tentu jelas kebenarannya,” ucapnya.

Baca juga: Kinerja APBN Kalteng solid dengan Pendapatan tumbuh 5,03 persen

Junaidi juga mengingatkan masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi, khususnya yang beredar di media sosial, agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang provokatif.

Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda, untuk bersama-sama menjaga suasana tetap damai dan harmonis.

Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

“Jangan sampai masyarakat menjadi terpecah belah akibat adanya isu ini, karena persatuan dan kedamaian adalah kekuatan utama Kalimantan Tengah,” demikian Junaidi.

Baca juga: Pemprov kaji sistem pengelolaan parkir khusus RTH Bundaran Besar

Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng perketat perizinan demi lindungi lingkungan

Baca juga: Pemprov Kalteng siapkan pola kerja fleksibel ASN