Distransnaker Murung Raya siapkan skema Program Kartu Hebat Prakerja

Kamis, 5 Maret 2026 07:12 WIB

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya, Hendra Hadikusuma. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Puruk Cahu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) terus mematangkan strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal pada tahun 2026 melalui Program Kartu Hebat Prakerja.

”Langkah ini selaras dengan program prioritas Bupati Murung Raya yang menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah serta menjadi bagian penting dari sembilan visi-misi kepala daerah, khususnya dalam program yang berkaitan dengan kartu hebat prakerja,” kata Kepala Distransnaker Murung Raya, Hendra Hadikusuma di Puruk Cahu, Rabu.

Tahun ini Distransnaker akan memfokuskan program pada pelatihan berbasis keterampilan ataj skill yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Berkaitan dengan itu, anggaran juga sudah disiapkan.

Tujuannya dari program Kartu Hebat Prakerja yaitu agar masyarakat yang telah menyelesaikan pelatihan dapat langsung terserap ke dunia kerja.

“Kita akan lebih fokus pada peningkatan skill. Harapannya, setelah selesai pelatihan, peserta sudah siap bekerja,” jelasnya.

Agar program tersebut bisa berjalan, Distransnaker tentunya akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan. Skemanya, dinas menyiapkan anggaran serta fasilitas pelatihan, sementara pihak perusahaan menghadirkan tenaga ahli sebagai instruktur sesuai standar industri.

Selain itu, optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi salah satu strategi utama. Melalui BLK, pelatihan akan disesuaikan dengan standar perusahaan, termasuk durasi minimal pelatihan selama 300 jam atau sekitar tiga bulan.

“Kalau perusahaan menerima karyawan, biasanya mensyaratkan minimal 300 jam pelatihan. Standar itu yang akan kita gunakan agar tenaga kerja lokal mampu bersaing,” terangnya.

Tidak hanya sampai pada tahap pelatihan, Distransnaker juga mengintegrasikan peran bidang Pengantar Kerja dan Hubungan Industrial (HI) yang fungsinya akan didampingi dalam proses penempatan kerja dan dipantau untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan.

"Melalui strategi ini pemerintah daerah berharap bisa mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan profesional, sekaligus menekan angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," demikian Hendra.