Perluasan pertanian di pesisir Kotim terkendala status kawasan

Senin, 9 Maret 2026 20:24 WIB

Sawah di Desa Lampuyang saat musim panen. Desa ini merupakan penghasil beras terbesar dan menjadi lumbung beras Kabupaten Kotawaringin Timur. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Upaya optimalisasi pertanian melalui perluasan areal tanam di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terkendala status kawasan, khususnya di wilayah pesisir atau selatan daerah ini.

"Salah satu pertanian, tanaman pangan, perkebunan kelapa dan sebagian sawit. Salah satu yang jadi kendala adalah lahan-lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sebagian masih dalam kawasan hutan," kata Camat Teluk Sampit, Rida Iswandi di Sampit, Senin.

Teluk Sampit merupakan lumbung beras di Kotawaringin Timur karena tanaman padi di kecamatan terbesar dibanding kecamatan lain, khususnya di Desa Lampuyang.

Potensi pertaniab di kecamatan yang sebagian wilayahnya berada di pesisir pantai ini dinilai masih bisa dikembangkan. Sayangnya, masyarakat terkendala karena sebagian lahan potensial masih berstatus kawasan hutan produksi, padahal sebagian sudah sejak lama dibuka untuk pertanian masyarakat.

Kini masyarakat tidak berani menambah luas tanam karena khawatir berbuntut masalah hukum. Bahkan akibat masalah ini, rencana peningkatan saluran irigasi di beberapa lokasi ikut terhambat.

Untuk itulah pemerintah kecamatan berharap pemerintah pusat menyetujui usulan alih fungsi kawasan tersebut. Usulan itu juga disampaikan Rida kepada anggota DPD RI Agustin Teras Narang yang melaksanakan reses dan menyerap aspirasi dalam pertemuan di gedung DPRD Kotawaringin Timur belum lama ini.

"Untuk itu kami mohon dibebaskan sehingga masyarakat tidak ragu melakukan kegiatan di lahan tersebut. Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, ini juga sebagai upaya kita mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan," demikian Rida Iswandi.

Sementara itu Kepala Desa Lampuyang, Muksin menyebutkan, dari sekitar 8.000 hektare lahan potensial untuk pertanian di desa itu, sudah digarap sekitar 4.500 hektare ditanami padi.

Hasil panen di desa ini cukup bagus yakni 4 sampai 5,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektare. Muksin menyampaikan terima kasih kepada Bulog yang menyerap hasil panen di desanya dengan harga yang bagus yakni Rp6.500 per hektare GKP. Peningkatan harga ini membuat petani setempat bersemangat.

Selain masalah status kawasan, hal lain yang menjadi harapan petani setempat adalah penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani setempat ditambah, setidaknya dipenuhi sesuai keperluan ideal.

"Dalam satu hektare itu misalnya dibutuhkan 6 sak, berarti 12 sak atau tiga kwintal, tapi kami hanya dapat hanya 10 sak dalam satu musim, berarti kan kurang. Kurangnya pupuk tentu berdampak terhadap produktivitas," demikian Muksin.