Anggota DPR: Hindari sebut stok BBM tinggal 21 hari, berbahaya!
Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto menyarankan agar PT Pertamina (Persero) maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menyebutkan ketersediaan stok BBM nasional hanya tinggal 21 hari.
Menurutnya, penyebutan stok BBM nasional yang hanya tersisa sekitar 21 hari berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat serta memicu aksi pelangsiran atau penimbunan BBM di berbagai daerah.
Baca juga: Anggota DPR minta PLN jaga pasokan listrik selama Ramadhan hingga Idul Fitri
"Saya melihat di daerah-daerah lain sudah mulai ada upaya pelangsiran. Kalau disebutkan stok tinggal 21 hari, pasti habis di daerah-daerah dan pelangsir-pelangsir masuk semua. Itu sangat berbahaya bagi stabilitas pasokan," ujar pria yang akrab disapa SKY saat kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Pertamina Fuel Terminal Tanjung Gerem, Provinsi Banten, Rabu.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya edukasi yang lebih santun dan positif kepada masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya menyampaikan komitmen kuat untuk terus berjuang menjaga stabilitas harga BBM serta memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga.
Baca juga: Masih ada warga Kalteng belum nikmati listrik, anggota DPR soroti pemerataan energi
"Dengan bahasa yang lebih tenang dan meyakinkan, seperti 'pemerintah akan tetap berjuang menstabilkan harga BBM dan memastikan pasokan aman', maka masyarakat akan lebih percaya dan tidak panik. Itu lebih baik daripada angka-angka yang bisa disalahartikan," ucapnya mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya itu.
Pernyataan ini disampaikan Sigit menyikapi kekhawatiran atas potensi gangguan distribusi BBM di tengah fluktuasi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang periode-periode tinggi seperti hari raya atau libur nasional.
Baca juga: Anggota DPR RI soroti penyitaan lahan oleh Satgas PKH
Ia berharap Pertamina dan Kementerian ESDM dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi stok BBM, agar tidak menimbulkan dampak negatif di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kemeterian ESDM RI, Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, Direksi PT PLN (Persero), Direksi PT Pertamina Patra Niaga, Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, GM PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten, dan Pemerintah Provinsi Banten.
Baca juga: SKY dorong ketahanan energi nasional melalui sinergi PLN, Antam, dan Pertamina
Baca juga: Komisi XII soroti 20 tahun pembuangan lumpur Lapindo ke Sungai Porong
Baca juga: SKY: PDI Perjuangan harus solid hadapi tantangan pembangunan nasional
Pewarta : Ronny NT
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026
