DPRD desak Pemprov Kalteng siapkan solusi sebelum tertibkan tambang rakyat
Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh meminta pemerintah menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat, sebelum melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas rakyat di daerah tersebut.
"Penertiban tidak boleh berdiri sendiri. Kalau aktivitas mereka dihentikan, pemerintah harus menjawab terlebih dahulu bagaimana nasib keluarga yang selama ini bergantung pada sektor itu," kata Faridawaty di Palangka Raya, Kamis.
Menurutnya, mayoritas penambang tradisional di Kalimantan Tengah menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan rakyat yang telah berlangsung cukup lama. Kebijakan penertiban tanpa solusi dikhawatirkan memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret agar masyarakat yang terdampak tidak kehilangan sumber penghidupan setelah aktivitas tambang dihentikan.
"Pemerintah harus memastikan ada alternatif pekerjaan atau program pemberdayaan bagi masyarakat yang selama ini hidup dari sektor tambang," ucap Faridawaty.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah itu menegaskan kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi yang belum stabil membuat masyarakat sulit mencari pekerjaan baru, terlebih bagi warga yang keterampilannya selama ini hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
"Kebijakan harus mempertimbangkan realitas di lapangan. Jangan sampai penertiban justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng dorong mahasiswa tingkatkan kompetensi dan kuasai teknologi
Faridawaty juga menyoroti adanya kesan ketimpangan perlakuan antara penambang rakyat dan perusahaan tambang skala besar yang dinilai tetap dapat beroperasi dengan dukungan regulasi yang jelas.
Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan sikap yang adil dalam menerapkan kebijakan pertambangan agar tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
"Perusahaan besar memiliki kepastian regulasi, sementara masyarakat kecil justru dihadapkan pada penertiban tanpa kepastian solusi. Pemerintah harus bersikap adil," demikian Faridawaty.
Baca juga: Legislator Kalteng minta program pembangunan harus sesuai renja dan prioritas
Baca juga: DPRD Kalteng minta pembinaan atlet dan pemuda dilakukan berkelanjutan
Baca juga: DPRD Kalteng dukung penguatan gerakan literasi di sekolah
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
