DPRD Kalteng desak Kementerian ESDM segera realisasikan 129 blok WPR
Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera merealisasikan 129 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang hingga kini belum diterbitkan.
“Kami sudah melakukan kunjungan dan membahas langsung soal WPR ini. DPRD berharap blok tersebut segera diterbitkan,” katanya, Senin.
Ia mengatakan, unsur pimpinan DPRD bersama Komisi II sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian ESDM untuk mempertanyakan kejelasan tindak lanjut rencana tersebut.
Menurutnya, keberadaan WPR menjadi solusi penting untuk mengakomodasi aktivitas pertambangan masyarakat secara legal.
Dengan adanya WPR, aktivitas tambang rakyat diharapkan tidak lagi berbenturan dengan aturan hukum.
“Kami tidak ingin masyarakat kesulitan berusaha, tapi juga tidak ingin aktivitas mereka berjalan secara ilegal,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta ASN tingkatkan disiplin
Junaidi menilai, WPR merupakan payung hukum yang diperlukan agar usaha tambang rakyat berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, DPRD juga mendorong kemudahan dalam penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi penambang lokal.
“Penerbitan IPR harus dipermudah, tentu dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip pertambangan berkelanjutan dalam setiap aktivitas tambang.
Pengelolaan tambang harus tetap memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan.
“DPRD akan terus mengawal dan mengawasi agar pertambangan rakyat bisa berjalan aman, legal, dan tetap menjaga lingkungan,” demikian Junaidi.
Baca juga: DPRD Kalteng minta BPJN segera perbaiki jalan rusak di wilayah Barito
Baca juga: Ziarah makam malam Paskah di Dahian Tambuk jadi wadah silaturahim antarumat beragama
Baca juga: Disdik Palangka Raya siapkan bantuan pendidikan untuk mahasiswa
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
