DPRD Kotim dorong Inspektorat optimalkan pembinaan desa

Selasa, 7 April 2026 05:10 WIB

Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur usai menghadiri pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Kotim, Senin (6/4/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong Inspektorat daerah untuk mengoptimalkan pembinaan di tingkat desa guna memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Ini pekerjaan rumah (PR) besar Inspektorat. Inspektorat harus banyak berbuat untuk desa. Dalam artian, mendukung juga untuk pembangunan di desa,” kata Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur di Sampit, Senin.

Hal ini ia sampaikan usai menghadiri pelantikan pejabat daerah di lingkungan Pemkab Kotim yang di antaranya adalah jabatan Inspektur yang kini dipegang oleh Bambang dan Achijat Koesnandar sebagai Inspektur Pembantu III Inspektorat.

Penegasan seiring dengan dilantiknya pejabat definitif di Inspektorat Kotim ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal pemerintah.

“Pelantikan hari ini kan mungkin memang bukan yang terakhir, tapi khususnya untuk Inspektorat, alhamdulillah karena memang Inspektorat ini kan usahakan jangan sampai ada yang penjabat atau pelaksana tugas,” ujarnya.

Menurut Rudianur, keberadaan pejabat definitif di instansi pengawas sangat krusial karena Inspektorat merupakan garda terdepan sebagai penegak hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Bumi Habaring Hurung.

Dengan kepemimpinan pejabat tetap, fungsi pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah dapat berjalan lebih stabil.

Dia juga secara khusus memberikan apresiasi atas terpilihnya Bambang sebagai Kepala Inspektorat Kotim yang baru. Ia menilai rekam jejak Bambang yang sudah lama bertugas di lingkungan pengawasan internal menjadikannya sosok yang paling tepat untuk menduduki posisi tersebut.

“Saya ucapkan selamat dulu buat Bambang, karena beliau ini melanglang buana itu di sekitar inspektorat, jadi wajar kalau beliau menjabat Kepala Inspektorat Kabupaten Kotim. Sudah pas. Kami mendukung semuanya,” tuturnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan bahwa tantangan besar sudah menanti di depan mata, terutama terkait pengelolaan keuangan desa yang selama ini sering menjadi sorotan publik.

Ia berharap Inspektorat di bawah kepemimpinan baru dapat memberikan solusi konkret atas permasalahan anggaran di tingkat desa. Sebab, DPRD Kotim melihat adanya urgensi bagi Inspektorat untuk lebih proaktif dalam mendampingi para kepala desa.

“Pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh substansi pembangunan agar dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas tanpa hambatan hukum,” tambahnya.

Rudianur juga mengingatkan agar aparat desa tidak merasa tertekan oleh proses hukum jika sistem pembinaan berjalan efektif. Inspektorat harus hadir sebagai pembimbing yang meluruskan prosedur yang keliru sebelum menjadi masalah hukum yang lebih berat di kemudian hari.

Tujuannya agar desa tidak lagi menjadi sasaran empuk permasalahan hukum akibat ketidaktahuan administratif. Dengan pembinaan yang intensif, para kepala desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan di jalur yang benar sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Karena sepertinya desa ini menjadi bulan-bulanan penegak hukum akhir-akhir ini, tapi kalau ada Inspektorat yang membina, membuat mereka (desa) di jalur yang benar, insyaallah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” demikian Rudianur.