Instruksi keras, Prabowo: Evaluasi tambang di hutan lindung, cabut jika tak jelas!

Rabu, 8 April 2026 22:21 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat di hadapan 800 pejabat negara mulai dari menteri sampai dengan eselon I kementerian/lembaga saat Rapat Kerja Pemerintah di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

...Kalau tak jelas, cabut semua itu! Kita sudah tak ada waktu untuk terlalu kasihan, tak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi ratusan izin usaha pertambangan (IUP) di hutan lindung karena diduga melanggar aturan.

“Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi ! Kalau tak jelas, cabut semua itu! Kita sudah tak ada waktu untuk terlalu kasihan, tak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan taklimat dalam Rapat Kerja Pemerintah di Halaman Tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo pun memberi Bahlil waktu seminggu untuk melaporkan hasil evaluasi itu.

Baca juga: Presiden Prabowo: Bagi sebuah bangsa terkadang keras kepala dibutuhkan

Presiden kemudian menekankan tidak ada tempat di dalam pemerintahannya untuk mengakomodasi kepentingan kawan, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan keluarga, karena yang menjadi fokus saat ini adalah kepentingan rakyat.

“Evaluasi segera! Berapa hari, laporan kembali ke saya?” tanya Presiden kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil kemudian meminta waktu dua pekan kepada Presiden. Namun, Presiden memerintahkan Bahlil untuk melaporkan hasil evaluasi dalam waktu seminggu ke depan.

Baca juga: Prabowo Subianto: Hoaks dan fitnah di medsos bisa hancurkan negara

“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu, kita cabut semua IUP itu,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, masih terkait dengan izin kelola hutan, Presiden sempat memuji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni karena kementeriannya tidak menerbitkan izin penebangan kayu, terutama selama dia menjabat.

Baca juga: Menteri Bahlil tinjau penertiban tambang PT AKT di Murung Raya

“Di hutan-hutan, saya cek (izin-izin yang terbit), Menteri Kehutanan, Alhamdulillah, Menhut ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” kata Presiden kepada Raja Juli.

Presiden Prabowo memberikan taklimat secara langsung kepada kurang lebih 800 birokrat, yang terdiri atas menteri, wakil menteri, sampai dengan pejabat setingkat eselon I.

Taklimat Presiden RI itu merupakan pembuka dalam acara Rapat Kerja Pemerintah yang digelar di Istana sejak Rabu pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Anggota DPR: Sikat perusahaan tambang yang rusak lingkungan di Kalteng

Selepas Presiden menyampaikan taklimatnya, yang berlangsung selama kurang lebih satu jam, sesi rapat digelar tertutup, dilanjutkan dengan sesi paparan dari beberapa menteri dan arahan penutup dari Presiden Prabowo.

Jajaran menteri yang menyampaikan paparan singkatnya saat rapat itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Rapat kerja di halaman tengah Istana itu berakhir sekitar pukul 18.30 WIB.

Baca juga: Anggota DPR desak usut tuntas kerugian ekologi tiga perusahaan tambang di Kalteng