BPBD Kotim tingkatkan sinergi antisipasi dampak terburuk kekeringan

Selasa, 14 April 2026 14:00 WIB

Dokumentasi - BPBD Kotawaringin Timur memasok air bersih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang mengalami kesulitan air bersih, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-BPBD Kotim

Sampit (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terburuk akibat kekeringan yang diprediksi akan melanda daerah ini.

"Setelah rapat kemarin, saya juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian, khususnya terkait ancaman kekeringan terhadap ketahanan pangan," kata Multazam di Sampit, Selasa.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta siaga darurat bencana kekeringan selama 185 hari, yakni terhitung 8 April hingga 10 Oktober 2026.

Penetapan status tersebut merupakan hasil rapat koordinasi melibatkan BMKG Kotim, Kodim 1015/Sampit, Polres Kotim, Kejari Kotim, BP-BPK Kalteng, KPHP Mentaya Hilir Selatan dan KPHP Mentaya Hilir Utara, Pos TNI AU Sampit, Pos TNI AL Sampit, Perumdam Tirta Mentaya, Manggala Agni Sampit dan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kotim

Menurut Multazam, kekeringan bisa menimbulkan dampak cukup luas, seperti kesulitan air bersih hingga gangguan terhadap pertanian yang berimbas pada hasil panen dan ketahanan pangan.

Kekeringan yang kerap memicu kesulitan air bersih di wilayah selatan harus diantisipasi. Apalagi jika intake atau sumber air baku untuk air bersih juga menjadi payau akibat intrusi air laut, maka dikhawatirkan berdampak pada pasokan air bersih ke wilayah selatan.

Hal ini tentu perlu diantisipasi sejak dini agar nantinya masyarakat tidak sampai kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah harus hadir, termasuk memang jika air bersih harus dipasok dari Sampit.

Antisipasi lainnya juga perlu dilakukan, yakni kemungkinan jika kesulitan air bersih tidak hanya terjadi di wilayah selatan, tetapi juga meluas ke wilayah utara akibat sungai dangkal dan keruh. Bahkan saat kemarau sebelumnya, intrusi air laut bahkan sudah sampai ke perairan Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang notabene tidak jauh dari pusat kota Sampit.

Warga tidak bisa mengandalkan air hujan yang mampu mereka tampung jika kemarau cukup lama. Dengan tandon air berkapasitas 1.100 liter yang umumnya dimiliki warga, diperkirakan hanya cukup memenuhi kebutuhan air bersih untuk 10 hari.

"Kalau warga harus sampai membeli misalkan Rp50 ribu per hari, kasihan masyarakat kita yang tidak mampu. Makanya ini harus kita antisipasi bersama," kata Multazam.

Begitu pula dampak kekeringan terhadap pertanian, juga perlu menjadi perhatian. Sinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga dilakukan untuk antisipasi sejak dini terkait dampak kekeringan.

Kekhawatiran muncul karena informasi yang didapat di lapangan, belum semua saluran di lahan pertanian berfungsi maksimal. Kondisi itu dikhawatirkan menjadi kendala terhadap upaya pengendalian pengairan saat kemarau.

"Masalah lain, kekeringan sering diikuti angin sehingga rawan karhutla. Ketika api sudah dipadamkan tapi ada angin, dia membara lagi. Makanya kemarau dan kekeringan ini harus benar-benar kita antisipasi bersama," demikian Multazam.