Legislator Kotim soroti potensi dampak kenaikan BBM

Sabtu, 18 April 2026 16:00 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kotim Hendra Sia. (ANTARA/Devita Maulina)

Sampit (ANTARA) - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 18 April 2026 yang dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kenaikan harga BBM ini tentu akan berdampak bagi masyarakat, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota. Hal ini jelas memberatkan,” kata Anggota Komisi II DPRD Kotim Hendra Sia di Sampit, Sabtu.

Berdasarkan data resmi Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, harga sejumlah BBM non subsidi mengalami lonjakan signifikan. Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.850 per liter dari sebelumnya sekitar Rp13.350 per liter pada Maret.

Kemudian, Dexlite naik menjadi Rp24.150 per liter dari Rp14.500 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp24.450 per liter dari kisaran Rp14.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, serta Pertamax tetap di angka Rp12.600 per liter.

Menurut Hendra, kenaikan harga BBM non subsidi berpotensi meningkatkan biaya transportasi, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga bahan pokok di pasaran.

“Ini bisa berimbas pada harga bahan pokok. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema agar sektor transportasi tetap terkendali, sehingga tidak berdampak langsung pada harga di pasaran,” ujarnya.

Dia juga menyoroti dampak yang akan dirasakan oleh nelayan dan petani, khususnya di wilayah selatan Kotim yang sangat bergantung pada BBM untuk menunjang aktivitas operasional sehari-hari.

“Kenaikan ini tentu berpotensi memberatkan nelayan dan petani, karena BBM menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan operasional mereka,” tambahnya.

Ia menjelaskan, bahkan sebelum kenaikan BBM terjadi, sejumlah komoditas di Kotim sudah lebih dulu mengalami kenaikan harga.

Salah satunya plastik yang sempat melonjak hingga 100–150 persen, sehingga memaksa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menyesuaikan harga jual produk mereka.

Selain itu, beberapa bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan yang dikhawatirkan akan semakin tinggi seiring dengan naiknya harga BBM non subsidi.

“Ini bisa menjadi momentum kenaikan harga bahan pokok di Kotim jika tidak diantisipasi sejak awal,” ucapnya.

Hendra pun meminta Pertamina bersama pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM, khususnya yang bersubsidi, agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami minta pengawasan diperketat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi ini, sehingga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,” demikian Hendra.