Legislator dorong Pemkab Barsel gali potensi PAD atasi pemangkasan anggaran

Senin, 20 April 2026 14:21 WIB

Anggota DPRD Barito Selatan, Lisawanto. ANTARA/Bayu Ilmiawan

Buntok (ANTARA) - Anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Lisawanto mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat agar menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

“Kita mendorong pemerintah kabupaten agar lebih kreatif dan optimal dalam menggali potensi PAD dalam kondisi seperti ini,” katanya, di Buntok, Senin.

Dikatakannya, situasi keterbatasan anggaran transfer pusat tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

“Ketika anggaran dari pusat mengalami pemangkasan, maka tidak ada pilihan lain, daerah harus mampu berdiri lebih mandiri. Salah satunya dengan memastikan Perda yang ada benar-benar dijalankan untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.

Ia menilai, masih banyak Perda terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang belum diimplementasikan secara maksimal. Padahal lanjut dia, jika dijalankan dengan serius, regulasi tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan signifikan bagi daerah.

Menurut dia, lemahnya pengawasan serta kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan menjadi faktor utama belum optimalnya realisasi PAD. Akibatnya, potensi pendapatan yang seharusnya bisa dimaksimalkan justru belum tergarap secara optimal.

“Perda jangan hanya jadi produk hukum di atas kertas. Dalam kondisi anggaran terbatas seperti sekarang, setiap regulasi harus menjadi instrumen nyata untuk menambah pemasukan daerah,” tegas politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Barito Selatan.

Lisawanto juga mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Perda yang berpotensi meningkatkan PAD.

“Evaluasi tersebut mencakup efektivitas aturan, sistem pemungutan, hingga pengawasan di lapangan,” ucap Lisawanto yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dahani Dahanai Buntok ini.

Selain itu, ia menekankan pentingnya langkah konkret seperti digitalisasi sistem pajak dan retribusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi pengelolaan pendapatan agar potensi kebocoran dapat ditekan.

“Kalau Perda dijalankan dengan konsisten dan diawasi dengan baik, bukan hanya PAD yang meningkat, tetapi kepercayaan publik juga akan tumbuh. Ini penting untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, sektor-sektor potensial seperti perdagangan, jasa, hingga pengelolaan sumber daya lokal harus menjadi fokus utama dalam optimalisasi PAD ke depan.

Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dinilai penting, terutama melalui validasi data objek pajak serta pemutihan data wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Dengan adanya tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran pusat, DPRD Barsel berharap pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer, melainkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui implementasi Perda yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.