Kalimantan Tengah perkuat pengawasan distribusi BBM hingga elpiji

Senin, 20 April 2026 17:51 WIB

Tampak antrean BBM di salah satu SPBU di Palangka Raya, Jumat malam (17/4/2026) (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan penguatan pengawasan terhadap pasokan atau distribusi, baik berupa bahan bakar minyak (BBM) maupun gas elpiji menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi.

"Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU,” katanya di Palangka Raya, Senin.

Berdasarkan pantauan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir, tampak antrean pengisian BBM cukup panjang terjadi pada sejumlah SPBU di antaranya di Palangka Raya.

“Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya diperlukan pengaturan pola distribusi, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi, guna mencegah penumpukan dan antrean panjang di lapangan.

“Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” ucapnya.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat koordinasi antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM. Pertemuan ini diharap dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan.

Lebih lanjut Agustiar memaparkan, berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar, dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Oleh karena itu, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.

“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan pemerintah daerah perlu memastikan pasokan BBM serta elpiji tetap aman dan lancar, melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan, pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun elpiji 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.

“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” terangnya.