Bupati Kotim instruksikan seluruh OPD bersiap hadapi dampak kemarau

Rabu, 22 April 2026 06:49 WIB

Pemkab Kotim gelar Rakortek Ancaman Bencana Karhutla dan Kekeringan 2026, Selasa (21/4/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadapi dampak musim kemarau, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan.

“Saya menginstruksikan agar masing-masing OPD membuat rencana aksi berdasarkan paparan dari instansi terkait yang telah memberikan gambaran bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih panjang dan cukup panas,” kata Halikinnor di Sampit, Selasa.

Hal ini ia sampaikan usai memimpin rapat koordinasi teknis (rakortek) ancaman bencana karhutla dan kekeringan di Kotim. Dalam rapat tersebut seluruh OPD teknis menyampaikan terkait potensi dampak dan kesiapan menghadapi musim kemarau 2026.

Ia menjelaskan, kegiatan ini bagian dari persiapan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan yang diperkirakan lebih ekstrem dibanding tahun-tahun sebelumnya dan berpotensi berdampak luas, baik dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi dan lainnya.

Halikinnor menegaskan bahwa antisipasi hingga penanggulangan kebencanaan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD segera menyusun rencana aksi dan anggaran menghadapi kondisi tersebut.

Rencana aksi tersebut harus disusun secara tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terarah dan terukur.

“Kedua, saya minta semua OPD terkait untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran, baik yang tersedia saat ini maupun yang akan datang. Misal, yang punya anggaran hanya untuk satu bulan, maka buat juga proyeksi kebutuhan untuk beberapa bulan kedepan,” lanjutnya.

Menurut Halikinnor, kesiapan anggaran menjadi krusial mengingat durasi kemarau diperkirakan lebih lama dari biasanya. OPD diminta segera menghitung kebutuhan agar tidak terjadi kendala saat penanganan di lapangan.

Selain perencanaan, kesiapan peralatan juga menjadi perhatian utama. Ia mencontohkan, upaya yang pernah dilakukan pada 2023 lalu.

Saat itu, seluruh OPD, baik dinas, badan hingga kecamatan diminta menyiagakan tandon dan kendaraan untuk mengangkutnya yang dapat digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah yang membutuhkan atau untuk membantu pemadaman karhutla.

“Tidak menutup kemungkinan hal itu kembali kita lakukan, maka dari itu kesiapan peralatan di setiap OPD juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Ia menekankan, ancaman kekeringan menjadi perhatian serius, terutama di wilayah selatan yang berada di kawasan pesisir. Saat kemarau panjang, sumber air di wilayah tersebut berpotensi mengalami intrusi air laut sehingga menjadi asin.

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya curah hujan, sementara sebagian masyarakat masih mengandalkan air hujan sebagai sumber utama. Akibatnya, distribusi air bersih dari daerah lain menjadi solusi yang harus disiapkan sejak dini.

Berikutnya, pemanfaatan infrastruktur sumber air juga harus dioptimalkan, seperti embung dan sumur bor yang selama ini kurang difungsikan. Halikinnor menekankan pembangunan embung harus mempertimbangkan ketersediaan sumber air agar tidak sia-sia.

“Percuma saja kita buat embung kalau tidak ada airnya, hanya membuang tenaga. Jadi harus diteliti lokasi yang benar-benar memiliki potensi sumber air,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh OPD mengaktifkan kembali sumur bor yang ada di lingkungan kantor, sebagai alternatif penyediaan air bersih, terutama jika kapasitas layanan PDAM mengalami keterbatasan akibat berkurangnya bahan baku air.

Dalam upaya memperkuat dukungan sarana, Pemkab Kotim juga akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat dan provinsi. Kebutuhan seperti selang pemadam menjadi prioritas karena termasuk barang habis pakai yang rentan rusak saat digunakan di lapangan.

“Contoh, selang itu sekali dipakai sering rusak karena tekanan air tinggi, jadi tidak bisa digunakan berulang. Ini yang akan kita usulkan ke pusat,” sebutnya.

Ia menambahkan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan karhutla. Warga diminta segera memadamkan api kecil yang ditemukan agar tidak meluas dan sulit dikendalikan, mengingat karakteristik lahan gambut di wilayah Kotim yang mudah terbakar.

“Kami mengimbau masyarakat, kalau menemukan api kecil segera dibantu dipadamkan, jangan sampai membesar. Karena kalau sudah terbakar di lahan gambut, sangat sulit dipadamkan,” demikian Halikinnor.

Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur Multazam yang menekankan pentingnya sinkronisasi rencana aksi lintas OPD agar penanganan karhutla dan kekeringan berjalan efektif.

“Rencana aksi itu harus reliabel dan akuntabel, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan penanggulangan karhutla dan kekeringan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama saat ini adalah distribusi air bersih, terutama bagi masyarakat di wilayah selatan.

Ketersediaan air hujan yang selama ini menjadi andalan hanya mampu bertahan sekitar 10 hingga 14 hari, tergantung kapasitas penyimpanan masing-masing rumah tangga. Sedangkan, berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini akan berlangsung selama 120 hari.

Kondisi tersebut semakin kompleks karena sebagian masyarakat memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga kemampuan menyimpan air dalam jumlah besar menjadi terbatas.

“Hal ini menjadikan pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) utama pemerintah daerah,” ujarnya.

Multazam juga menyoroti kondisi sumber air baku yang mulai mengalami penurunan, seperti intake di Parenggean dan beberapa embung yang mulai surut. Dampaknya, kualitas air yang disalurkan PDAM kerap dikeluhkan masyarakat karena keruh.

Ia berharap PDAM melakukan langkah tambahan, termasuk rencana pemasangan hidran di wilayah Sungai Ijum guna mendekatkan sumber distribusi ke wilayah selatan seperti Teluk Sampit.

Namun, ia menekankan bahwa kualitas air yang disalurkan tetap harus memenuhi standar layak konsumsi.

“Karena itu juga, kami mengimbau masyarakat agar bisa memanen air hujan sebanyak-banyaknya selagi memungkinkan. Supaya dengan di treatment (diolah) sedikit, air tersebut sudah bisa dimanfaatkan,” demikian Multazam.