Gubernur Kalteng harap KPID jaga ruang informasi publik tetap sehat dan edukatif

Jumat, 8 Mei 2026 05:24 WIB

Pelantikan KPID Kalteng 2026-2029 di Palangka Raya, Kamis (7/5/2026). (ANTARA/HO-Diskominfosantik Kalteng)

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di era digital saat ini, arus informasi begitu cepat dan tanpa batas, sehingga tak lagi hanya datang dari lembaga penyiaran konvensional.

“KPID, sebagai ujung tombak menjaga ruang informasi publik khususnya penyiaran, agar sehat, edukatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat," pintanya di Palangka Raya, Kamis.

Hal itu dia sampaikan di sela pelantikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah periode 2026–2029 yang digelar di Aula Jayang Tingang Lantai I, Kantor Gubernur Kalteng.

Dalam sambutannya, gubernur mengucapkan selamat dan sukses kepada anggota KPID Kalimantan Tengah yang telah dilantik. Ia berpesan agar amanah dan tanggung jawab besar tersebut dijalankan dengan kerja keras serta komitmen tinggi.

Adapun anggota KPID Kalimantan Tengah periode 2026-2029 yang dilantik adalah Novianto Eko Wibowo, Sesa Mareki, Bachtiar Ali, Handi Wijaya, Akhmad Rusdiyan Noor, Eni Artini dan Ahmada.

KPID merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong lembaga penyiaran televisi dan radio di Kalimantan Tengah agar mampu memproduksi konten siaran positif, objektif dan mendidik masyarakat.

"Kami berharap KPID Kalimantan Tengah dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan penyiaran di daerah mampu menyebarluaskan program-program strategis pembangunan daerah," tuturnya.

KPID juga diharap menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, benteng dalam meredam hoaks yang dapat memecah belah masyarakat, melindungi anak dari konten negatif yang tidak bermoral dan lainnya.

KPID juga diharap mampu mengangkat identitas budaya dan kearifan lokal daerah untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman dengan semangat Huma Betang dalam bingkai NKRI.

Baca juga: DPRD Kalteng tekankan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik

Baca juga: DPRD dorong Pemprov Kalteng perkuat perekonomian desa

Baca juga: Pertamina tegaskan antrean BBM di Palangka Raya bukan disebabkan kelangkaan