DJPb: Belanja MBG Kalteng per 31 Maret terealisasi Rp73 miliar

Senin, 11 Mei 2026 08:45 WIB

Petugas menyiapkan sajian menu Makan Begizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Tengah, Palangka Raya. SPPG Polda Kalteng menyalukan MBG ke 19 sekolah terdekat mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/sederajat dengan penerima manfaat sebanyak 4.014 pelajar. (ANTARA FOTO/Auliya Rahman.)

Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan Belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 31 Maret 2026 untuk provinsi setempat terealisasi sebesar Rp73,00 miliar.

"Belanja untuk Program MBG ini, merupakan bagian dari kinerja Belanja Kementerian atau Lembaga dari APBN di Kalimantan Tengah, yang langsung diterima oleh masyarakat," terang Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan di Palangka Raya, Senin.

Untuk pelaksanaan Program MBG di Kalteng saat ini didukung oleh 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3.845 petugas.

Kemudian dari pelaksanaan program ini juga telah menggerakkan 701 pemasok yang melayani 230.922 Penerima Manfaat pada kelompok yang terdiri dari balita, ibu hamil atau ibu menyusui, siswa dari PAUD hingga SMA, santri, SKH dan PKBM.

Lebih lanjut Herry memaparkan, Belanja Kementerian atau Lembaga dari APBN di Kalimantan Tengah lainnya yang juga langsung diterima oleh masyarakat di periode yang sama, yakni Belanja Pendidikan yang mencapai sebesar Rp51,52 miliar.

Belanja Pendidikan ini sebagian besar untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp22,31 miliar dan Program Wajib Belajar 13 tahun sebesar Rp13,88 miliar.

Selanjutnya Belanja Kesehatan mencapai Rp28,39 miliar yang sebagian besar untuk pelaksanaan dukungan manajemen di perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi sebesar Rp13,04 miliar.

Belanja Infrastruktur sebesar Rp247,67 miliar yang sebagian besar untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya alam (SDA), layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, hingga pembangunan jalan nasional sebesar Rp211,96 miliar.