Pemkab Pulang Pisau perkuat kesiapsiagaan cegah karhutla

Kamis, 4 Juni 2026 08:18 WIB

Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta. ANTARA/Dita Marsena

Pulang Pisau (ANTARA) - Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ahmad Jayadikarta menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat menghadapi musim kemarau panjang.

“Pulang Pisau memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi karena 60 persen wilayahnya merupakan lahan gambut yang rentan terbakar,” kata Ahmad Jayadikarta di Pulang Pisau, Rabu.

Ia menjelaskan dengan kerawanan yang sangat tinggi cenderung terjadinya karhutla serta menjadikan wilayah setempat rawan bencana. Kondisi ini, paparnya, menimbulkan risiko terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran dan kekeringan.

“Bencana yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia,” ujar Ahmad Jayadikarta.

Ahmad Jayadikarta mengatakan, selama ini Kabupaten Pulang Pisau khususnya Kecamatan Jabiren Raya dikenal sebagai wilayah yang rawan terjadi karhutla. Saat ini jumlah titik hotspot di Kecamatan Jabiren Raya tercatat dengan kondisi zero hotspot.

“Delapan kecamatan yang tercatat jumlah hotspot terbanyak yaitu di Kecamatan Kahayan Kuala yang berjumlah sembilan titik hotspot,” jelasnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo mengatakan saat ini Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kapuas.

“Kabupaten Pulang Pisau masih terus dicermati dengan berbagai indikator untuk menentukan apakah kondisi daerah sudah masuk dalam status siaga darurat atau belum,” terang Herman.

Menurut Herman, terkait kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) di desa-desa BPBD setempat telah membagikan formulir kepada pemerintah desa untuk melakukan pendataan terhadap fasilitas yang dimiliki. Pendataan tersebut meliputi keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA), sumur bor, embung serta menara pantau.

“Melalui data yang disampaikan pihak desa, nantinya diketahui sarpras tersebut tersedia atau tidak, apakah fasilitas yang ada masih berfungsi dengan baik atau tidak,” ujarnya.

Herman menambahkan, Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menjelaskan yang menjadi perhatian adalah aspek kesiapsiagaan maupun upaya pencegahan bencana.