DPRD dorong Pemkot Palangka Raya siapkan solusi atasi kekurangan guru

Kamis, 4 Juni 2026 15:18 WIB

Jajaran Komisi III DPRD Kota Palangka Raya saat melakukan kunjungan kerja ke SDN 2 Palangka Raya, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Dokumentasi pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Arif M Norkim meminta pemerintah kota segera mengambil langkah untuk mengatasi potensi kekurangan tenaga pendidik seiring banyaknya guru memasuki masa pensiun tahun ini.

“Kami mendapat informasi dari Dinas Pendidikan ada 94 guru yang akan pensiun pada tahun ini. Kondisi ini harus segera diantisipasi agar tidak berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah,” katanya di Palangka Raya, Kamis.

Menurut Arif, kekurangan guru harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kualitas layanan pendidikan apabila tidak segera ditangani.

Ia mengungkapkan, sejumlah sekolah bahkan kembali memanfaatkan tenaga guru yang telah pensiun untuk membantu kegiatan belajar mengajar karena kebutuhan tenaga pendidik yang masih tinggi.

“Di beberapa sekolah, guru yang sudah pensiun bahkan kembali diminta membantu mengajar. Ini menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik memang cukup mendesak,” ucapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Arif, menunjukkan perlunya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik di sekolah-sekolah.

Menurutnya, kebutuhan guru harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik.

“Kami menawarkan solusi agar kebutuhan guru bisa diprioritaskan. Moratorium ASN boleh diterapkan, tetapi untuk tenaga pendidik sebaiknya diberikan pengecualian,” ujarnya.

Arif menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan ASN dari luar daerah yang saat ini diberlakukan pemerintah kota dapat dipahami karena mempertimbangkan kemampuan belanja pegawai.

Namun demikian, ia menilai kebutuhan tenaga pendidik memiliki karakteristik berbeda karena menyangkut pelayanan dasar yang harus tetap berjalan optimal di setiap sekolah.

“Silakan moratorium tetap berjalan, tetapi untuk guru perlu ada pengecualian. Apalagi tahun ini jumlah guru yang pensiun cukup banyak sehingga perlu langkah antisipasi sejak sekarang,” demikian Arif.