Komisi III DPRD Kalteng dukung penguatan kesiapsiagaan karhutla di Kotim

Kamis, 4 Juni 2026 16:55 WIB

Komisi III DPRD Kalteng tinjau langsung kesiapsiagaan BPBD Kotim dalam menghadapi potensi kemarau panjang, Kamis (4/6/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyatakan mendukung dan siap mendorong penguatan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui dukungan pemerintah provinsi.

“Kami harapkan bahwa dengan kunjungan ini kita memperoleh informasi berkaitan ada beberapa hal yang tentunya ini perlu kita dorong melalui pemerintah provinsi, misalnya terkait bantuan untuk MPA dan hal-hal lain yang masih menjadi kewenangan provinsi,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto di Sampit, Kamis.

Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim guna meninjau kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dampak El Nino yang diprediksi akan terjadi tahun ini hingga berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang.

Kunjungan kerja tersebut Sugiyarto didampingi Wakil Ketua Komisi III Tomy Irawan Diran, Sekretaris Komisi III Bryan Iskandar serta anggota Komisi III Habib Sayid Abdul Rasyid, Ferry Khaidir dan Amonius Tuyum.

Sementara dari Kotim, hadir Asisten I Setda Kotim, Kepala Pelaksana BPBD Kotim dan jajaran, serta Manggala Agno Pondok Kerja Sampit.

Sugiyarto menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan Pemkab Kotim, khususnya BPBD setempat terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serta dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia juga menyebutkan, Kotim menjadi salah satu daerah yang selalu menjadi perhatian ketika memasuki musim kemarau karena kerap menjadi tolok ukur kondisi karhutla di Kalteng. Oleh sebab itu, penguatan penanggulangan bencana dinilai harus terus dimaksimalkan.

“Kita memperoleh informasi kesiapsiagaan dari BPBD Kotim ini, yang berdasarkan pertemuan tadi semua sudah maksimal dilaksanakan melalui koordinasi dengan lintas sektoral kemudian juga melakukan pembinaan kepada masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan pertemuan itu diketahui, bahwa upaya yang telah dilakukan BPBD Kotim sejauh ini sudah cukup maksimal, baik melalui koordinasi lintas sektoral, pembinaan masyarakat maupun penyampaian edukasi terkait pencegahan dan sanksi terhadap pelaku pembakaran lahan.

Kendati begitu, masih ada pula beberapa hal yang menjadi atensi pihaknya, di antaranya terkait kekurangan sarana prasarana seperti selang pemadam dan lainnya.

Sugiyarto melanjutkan, ancaman dampak El Nino tahun ini harus menjadi perhatian bersama karena secara ilmiah diperkirakan dapat memicu kemarau lebih panjang dibanding biasanya. Kondisi tersebut menuntut seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan sejak dini.

Kesiapsiagaan yang dilakukan pemerintah daerah tetap menjadi salah satu langkah penting karena daerah tersebut memiliki karakteristik tersendiri dibanding wilayah lain di Kalimantan Tengah, khususnya ketika permukaan air mulai mengalami penurunan.

“Manakala permukaan air turun berarti ini sudah ada tanda akan terjadi kemarau panjang sehingga masyarakat juga harus berhati-hati terkait dengan itu dan mempersiapkan diri manakala terjadi hal-hal seperti itu,” ucapnya.

Ia menambahkan, hasil kunjungan kerja tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi Komisi III DPRD Kalteng untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi agar kebutuhan penanganan karhutla di Kotim dapat memperoleh dukungan lebih optimal.

Sugiyarto juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas selama musim kemarau, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah yang berpotensi memicu kebakaran lahan.

Selain itu, masyarakat juga diminta menyiapkan langkah antisipasi sederhana, termasuk menyediakan cadangan air di lingkungan rumah masing-masing guna mengurangi risiko ketika terjadi kebakaran.

Ia berharap kesadaran bersama dalam mencegah karhutla terus meningkat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan dan tidak menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat Kotim maupun daerah lain di Kalimantan Tengah.

“Penanggulangan bencana itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi multisektor, ada pemerintah, dunia usaha, masyarakat, pers hingga akademisi juga harus berperan sehingga masyarakat harus menyadari hal tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotim, Waren menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalteng ke Kotim sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman El Nino 2026.

Ia menekankan, bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat guna meminimalkan risiko bencana saat musim kemarau berlangsung.

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyambut baik kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah karena ini juga menyangkut kesiapsiagaan kita di daerah dalam rangka menghadapi El Nino tahun 2026 ini,” ucanya.

Waren menilai, kehadiran rombongan legislatif provinsi memberikan kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan secara langsung kondisi kesiapsiagaan di lapangan sekaligus berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penanggulangan karhutla.

Ia berharap perhatian dari DPRD Kalteng tidak hanya sebatas kunjungan kerja, tetapi juga dapat diwujudkan melalui dukungan kebijakan, pengawasan dan penganggaran untuk memperkuat program penanggulangan bencana di Kotim.

“Harapan kita dari DPRD Provinsi juga memperhatikan karena mereka mempunyai kewenangan dalam bidang anggaran, pengawasan dan juga legislasi, sehingga kita harapkan melalui DPRD Provinsi ini mereka memperhatikan bagaimana penganggaran untuk Kotim khususnya dalam penanggulangan bencana ini,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan kunjungan Komisi III DPRD Kalteng menjadi ruang penting bagi BPBD untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan strategi penanganan bencana kepada pihak legislatif provinsi.

Dalam pertemuan tersebut BPBD Kotim memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan, mulai dari kebijakan penanggulangan, kesiapan sumber daya hingga pola kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix.

“Terkait kunjungan kerja dari Komisi III Kalteng, yang pertama kami terima kasih karena ini menjadi ruang bagi kami bisa berkomunikasi dengan anggota legislatif,” tuturnya.

Multazam menambahkan, pihaknya juga menyampaikan berbagai rencana aksi menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan yang diprediksi meningkat akibat dampak El Nino tahun ini, termasuk kebutuhan dukungan dari pemerintah provinsi.

Keterbatasan anggaran dan pembiayaan operasional masih menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penanganan bencana di daerah, sehingga dukungan provinsi sangat diperlukan agar langkah penanganan dapat berjalan lebih optimal.

“Kami inginnya provinsi bisa menjadi pendamping kami dalam penanganan bencana kebakaran. Jadi pendamping ini tentunya bisa memberikan ruang tambahan baik dari sisi operasional maupun pembiayaan,” demikian Multazam.