Bupati minta RSUD di Kapuas manfaatkan kehadiran Tim Stranas PK
Kuala Kapuas (ANTARA) - Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno menerima langsung kunjungan lapangan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dalam rangka observasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Mandiri dan integrasi Satu Sehat.
Seluruh jajaran manajemen RSUD harus memanfaatkan kehadiran Stranas PK sebagai sebagai ruang diskusi intensif, kata Wiyatno di RSUD Kapuas, Rabu.
"Itu semua demi mengamankan tata kelola administrasi RSUD, agar terhindar dari kekeliruan hukum," tambahnya.
Adapun kunjungan ini bagian dari pengawalan aksi sembilan Pencegahan Korupsi Berbasis NIK. Di mana Stranas PK yang berkedudukan di KPK RI, membidik target nasional berupa implementasi penuh dokumen Rekam Medis Elektronik (RME), sebagai prasyarat dasar verifikasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan, demi menghapus celah klaim fiktif (phantom billing) maupun manipulasi tindakan medis.
Wiyatno menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas asistensi yang diberikan oleh Stranas PK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dan BPJS Kesehatan. Sebab, lebih baik turun dalam bentuk pencegahan daripada penindakan yang terjadi.
"Ini momen kita untuk berdiskusi, sehingga dalam melaksanakan kegiatan, kita tidak melakukan kesalahan, apalagi sampai bersentuhan dengan hukum," ujarnya.
Guna menjawab kebutuhan jangka panjang transformasi digital layanan kesehatan, Bupati Kapuas ini juga membeberkan rencana besar penataan dan perluasan fasilitas RSUD Kapuas, melalui skema tukar guling aset dengan Bank Kalteng seluas setengah hektare. Di mana melalui rencana yang ditargetkan rampung pada tahun 2027 tersebut, bangunan kantor Bank Kalteng yang ada saat ini akan dialihfungsikan menjadi pusat manajemen modern rumah sakit.
Sementara 10 unit perumahan pegawai di belakangnya akan disulap menjadi rumah dinas terintegrasi bagi para dokter spesialis, sehingga penanganan tindakan darurat medis dan operasional klinis dapat dijangkau dalam hitungan menit dari lingkungan dalam rumah sakit.
Sebelumnya, Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraini, dalam narasinya menegaskan bahwa kehadiran tim ke daerah bukanlah dalam rangka inspeksi hukum.
"Sebenarnya semangat kami ini bukan semangat mencari kesalahan, pak Bupati. Tapi semangat kami adalah mari kita bersama-sama membangun tata kelola yang baik, supaya pemerintah kita betul-betul memberikan dampak yang nyata pada masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat," tandas Sari.
Baca juga: Pemkab Kapuas sesuaikan tarif retribusi rumah potong unggas
Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dr. Deliana, dalam paparannya menyampaikan bahwa sistem digitalisasi rumah sakit di Kapuas terus melesat sejak migrasi ke SIMRS Khanza mandiri pada tahun 2018.
"Bahkan, per 2 Juni 2026, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI resmi menyatakan status tata kelola RME RSUD Kapuas telah berstatus Valid," ujarnya.
Meski demikian, Deliana mengakui masih menghadapi tantangan seperti angka penundaan (pending) klaim yang berkisar 10–12 persen akibat ketidaksesuaian aspek koding dan rekam medis.
"Di samping itu, kendala sinkronisasi NIK pasien dengan MPI Satu Sehat akibat perbedaan input identitas lokal dengan data Dukcapil Nasional juga masih diupayakan penyelesaiannya," jelasnya.
Sementara dalam kegiatan yang berlangsung di Paviliun RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, turut hadir Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekda Kapuas Usis I Sangkai, perwakilan Kementerian Kesehatan RI, perwakilan BPJS Kesehatan, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Baca juga: Bupati Kapuas sambut kepulangan 233 jamaah haji
Baca juga: Pemkab Kapuas tegaskan penertiban pedagang pasar demi kebaikan bersama
Baca juga: Bupati apresiasi pengabdian Dandim bantu pembangunan Kapuas
Pewarta : All Ikhwan
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
