Wabup Kotim soroti alur distribusi pemicu kenaikan harga MinyaKita

Jumat, 12 Juni 2026 20:31 WIB

Wakil Bupati Kotim bersama TPID melakukan sidak ke pabrik pengolahan MinyaKita di Bagendang, Jumat (12/6/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Irawati bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke produsen terbesar Minyakita guna memastikan ketersediaan stok sekaligus mengurai masalah yang memicu kenaikan harga MinyaKita di daerah tersebut.

“Hari ini kami langsung datang ke produsen terbesar Minyakita di Kotim yang ada di Bagendang, dan untuk stok itu dikatakan aman, tetapi yang saya pertanyakan karena Kotim ini adalah kabupaten penghasil sawit terbesar namun bagaimana bisa minyak goreng menjadi penyumbang inflasi di daerah ini,” kata Irawati di Sampit, Jumat.

Sidak tersebut melibatkan antara lain, tim pengawas pangan dari Polres Kotim, Kejaksaan dan Bulog Kotim yang bersama-sama menyambangi pabrik pengolahan minyak goreng PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) di kawasan Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah mencatat angka inflasi di Kotim saat ini berada di angka 4,18 persen. Angka yang dinilai cukup tinggi, bahkan menempatkan wilayah ini di posisi ke-20 nasional. Sementara itu Provinsi Kalimantan Tengah menempati peringkat tiga besar nasional dalam hal inflasi.

Kondisi ini yang mendasari instruksi dari Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi agar daerah segera turun ke lapangan.

Berdasarkan temuannya, Irawati menyebut persoalan utama bukan terletak pada kelangkaan pasokan dari pihak produsen, melainkan pada tata cara penyaluran di lapangan yang dinilai terlalu panjang.

Rantai distribusi yang memiliki terlalu banyak tempat singgah menyebabkan harga di tingkat pedagang melonjak dan hal ini berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat dan memicu inflasi.

“Ternyata setelah kami lakukan sidak lapangan, ini berkaitan dengan cara penyalurannya. Makanya saya bilang agar penyalurannya jangan sampai terlalu banyak tempat singgahnya. Kalau memang produsen ini menyalurkannya ke Bulog, ya langsung saja. Begitu pula Bulog ke mitranya,” tutur Irawati.

Menurutnya, pengurangan jatah Minyakita yang diterima oleh para mitra Bulog di lapangan, juga menjadi salah satu pemicu utama kenaikan harga di pasar.

Para mitra Bulog yang sebelumnya biasa mendapatkan pasokan sebanyak 50 dus dalam sekali pengiriman, kini dipangkas dan hanya menerima sebanyak 20 dus. Kondisi ini dinilai sebagai kelangkaan dan pedagang pun mulai menaikkan harga.

“Karena harga tinggi otomatis daya beli masyarakat menurun itulah menyebabkan inflasi di daerah kita,” tambahnya.

Irawati juga mengajak seluruh elemen masyarakat, camat, hingga lurah untuk bersama-sama mengawasi jalannya distribusi barang pokok di pasar guna mengantisipasi adanya praktik penimbunan.

Pihak pemerintah daerah menegaskan akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Bulog guna mengevaluasi hasil sidak dan mengatur ulang sistem pendistribusian kepada mitra resmi.

Sementara itu, pihak produsen Minyakita memberikan penjelasan mengenai kondisi riil proses produksi minyak goreng yang disalurkan ke masyarakat saat ini.

PT Sukajadi Sawit Mekar diwakili Julhendro menjelaskan, proses pendistribusian dari pabrik sejauh ini berjalan lancar meskipun ada penyesuaian volume produksi dari pihak perusahaan.

“Pendistribusian lancar, tapi memang produksi ada menurun sedikit karena kita menyesuaikan kuota ekspor, dan dari awal bulan Juni ini memang kita sudah kasih Bulog pegang semua karena kuotanya banyak kita alihkan ke Bulog," ujarnya.

Julhendro memaparkan, penurunan kapasitas produksi di pabriknya mencapai kisaran angka hampir 50 persen karena regulasi yang mengikat antara kuota ekspor dengan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

Perusahaan harus menyesuaikan volume produksi karena izin ekspor komoditas baru bisa didapatkan setelah memenuhi kuota pemenuhan dalam negeri.

Sementara, pabrik tersebut memiliki kapasitas total produksi sebesar 12.000. Sebelumnya, tingkat utilitas produksi pabrik sempat menyentuh angka 75 persen saat aktivitas ekspor sedang tinggi, namun kini tren global mulai beralih fokus ke pasar domestik.

Kendati demikian, pihak manajemen menegaskan pasokan untuk wilayah Kotim tetap menjadi prioritas utama dibanding daerah lainnya.

“Sebelumnya, ada pihak lain juga, seperti Wahana untuk daerah Kalteng yang mengambil pasokan di kami, tapi ini karena produksi kita tidak begitu banyak dan kuota turun, sekarang kita tidak kasih ke Wahana dan kita semua kasih ke Bulog dulu sejak tanggal 1 Juni sampai hari ini,” jelas Julhendro.

Ia menambahkan, penurunan ekspor ini juga dipengaruhi oleh rencana implementasi program biodiesel B50 yang membuat alokasi bahan baku akan lebih banyak terserap untuk kebutuhan lokal dalam negeri.

Untuk mengantisipasi penurunan produksi ini, pihak perusahaan mengambil kebijakan strategis dengan memprioritaskan penyaluran satu pintu melalui Bulog.

Langkah memotong jalur ke distributor swasta seperti Wahana yang biasanya mengambil pasokan hingga kisaran 50.000, terpaksa dilakukan demi memastikan stok di Bulog tetap aman.

“Kami berkomitmen penuh mengutamakan pasokan bagi Bulog agar kebutuhan minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat di Kotim tetap terpenuhi dengan baik,” demikian Julhendro.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.