Kartu Huma Betang ideal disandingkan TJSLP

Rabu, 17 Juni 2026 20:47 WIB

Bupati Sukamara Masduki saat mempertahankan hasil penelitian tesis pada Sidang Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR). (ANTARA/UMPR)

Palangka Raya (ANTARA) - Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng), Masduki menilai Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kebijakan strategis yang mencerminkan kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

"Program Kartu Huma Betang Sejahtera sangat tepat sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah kehidupan masyarakat. Program ini menyentuh berbagai aspek kebutuhan dasar warga sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata," kata Masduki saat mempertahankan hasil penelitian tesis pada Sidang Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR).

Menurut dia, KHBS dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial yang mengintegrasikan berbagai layanan dan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan sosial lainnya.

Masduki menjelaskan, cakupan manfaat yang luas membuat implementasi KHBS membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Pelaksanaan KHBS memerlukan jangkauan yang lebih luas dan waktu penyelenggaraan yang panjang. Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar program ini dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat," ujarnya.

Bupati Sukamara Masduki saat mempertahankan hasil penelitian tesis pada Sidang Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR). (ANTARA/UMPR)

Dalam penelitian yang dipaparkannya, Masduki menilai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau corporate social responsibility (CSR) memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat implementasi KHBS.

"Saya melihat program TJSLP ideal disandingkan sebagai penyokong KHBS. Kolaborasi ini dapat memperkuat pembiayaan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian dari Kartu Huma Betang Sejahtera," katanya.

Ia mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui dukungan TJSLP, perusahaan tidak hanya menjalankan tanggung jawab sosialnya, tetapi juga turut berkontribusi dalam percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Masduki, kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil dan menengah, hingga peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat di daerah.

"Jika program pemerintah dan TJSLP berjalan searah, maka manfaat yang diterima masyarakat akan semakin besar. Ini sekaligus menjadi model pembangunan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dalam mengembangkan skema kerja sama yang lebih efektif antara program pembangunan pemerintah dan kontribusi sektor swasta, sehingga tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dapat dicapai secara lebih cepat dan merata.

Sebagai Pimpinan Sidang Bupati Sukamara itu adalah Prof. Dr. Ir. Chandra Anugrah Putra, S.T., M.I.Kom dan sebagai Dewan Penguji ialah Dr. Farid Zaky Yopiannor, S.Sos., M.Si, Assoc. Prof. Dr. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.AP dan Rakhdinda Dwi Artha Qairi, M.AP.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.