Jadi responden, Bupati Kotim ajak sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 23 Juni 2026 19:51 WIB

Bupati Kotim Halikinnor menerima pendataan Sensus Ekonomi 2026 dari petugas BPS Kotim, Selasa (23/6/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor mengajak seluruh masyarakat ikut mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 setelah dirinya bersama keluarga turut menjadi responden dalam pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

“Alhamdulillah, hari ini saya dan keluarga sudah didata langsung oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 dari BPS Kotim. Pertanyaannya cukup sederhana, seputar kondisi keluarga, usaha, pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset dan kondisi tempat tinggal,” kata Halikinnor di Sampit, Selasa.

Kegiatan pendataan tersebut dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Kotim. Halikinnor didampingi sang istri menjawab satu per satu pertanyaan yang diajukan tim petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua BPS Kotim Eddy Surahman.

Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kondisi keluarga, usaha, pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset hingga kondisi tempat tinggal.

Halikinnor menjelaskan, data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi memiliki peran krusial untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat.

Setiap informasi yang diberikan akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Masyarakat tidak perlu ragu menerima kedatangan petugas sensus.

Ia pun meminta warga meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara serta memberikan jawaban yang benar dan jujur sesuai kondisi sebenarnya.

“Apabila petugas sensus datang ke rumah atau tempat usaha Bapak dan Ibu, mohon diterima dengan baik dan luangkan waktu untuk mengikuti wawancara. Berikan jawaban yang benar, lengkap, dan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.

Halikinnor juga menepis kekhawatiran masyarakat terkait kerahasiaan data. Ia memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan dan seluruh data responden dijamin aman sesuai ketentuan undang-undang.

“Sensus Ekonomi ini bagian dari amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sejak tahun 1986. Jadi, tidak perlu khawatir, pendataan Sensus Ekonomi 2026 tidak terkait dengan perpajakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, BPS hanya akan mempublikasikan data dalam bentuk agregat atau gabungan sehingga tidak ada data pribadi maupun usaha perorangan yang disebarluaskan kepada publik.

“Dengan data ekonomi yang akurat, maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kotim Eddy Surahman menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai pada 15 Juni lalu dan berlangsung hingga 30 Agustus mendatang.

Pendataan terhadap Bupati sebenarnya direncanakan dilakukan pada awal pelaksanaan sensus. Tetapi, karena adanya agenda dinas kepala daerah di luar daerah, pendataan baru dapat dilakukan pada hari ini.

“Kegiatan pendataan Sensus Ekonomi ini untuk Bupati memang baru bisa kita laksanakan hari ini. Sebenarnya idealnya memang di hari pertama, tapi kebetulan beliau kemarin ada agenda bersama Pemkot Bandung,” jelas Eddy.

Menurutnya, keterlibatan kepala daerah sebagai responden sangat penting untuk meningkatkan engagement masyarakat terhadap pelaksanaan sensus.

Kehadiran bupati sebagai responden diharapkan menjadi contoh sekaligus motivasi bagi masyarakat agar tidak menolak pendataan.

“Harapan kami beliau bisa menjadi contoh dan role model tentunya dalam pendataan ini. Karena kepala daerah saja bisa didata, apalagi masyarakat,” ucapnya.

Eddy mengakui, dalam hampir sepekan pelaksanaan pendataan, pihaknya masih menemukan sejumlah penolakan dari responden di beberapa wilayah di Kotim. Padahal, cakupan Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh keluarga, termasuk yang tidak memiliki usaha.

Ia menyebut, penolakan umumnya terjadi karena ketidaksesuaian waktu kedatangan petugas dengan aktivitas masyarakat. Bahkan, terdapat laporan mengenai ketidaknyamanan responden saat petugas datang melakukan pendataan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf jika kedatangan petugas kami dirasa mengganggu. Namun pada dasarnya petugas memang melaksanakan tugasnya dan mereka bekerja setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam karena menyesuaikan janji dengan responden,” ungkapnya.

Maka dari itu, BPS Kotim meminta masyarakat tidak langsung menolak petugas sensus apabila sedang sibuk atau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk diwawancarai.

Responden dipersilakan mengatur ulang jadwal pendataan dengan petugas agar proses sensus tetap dapat dilaksanakan.

Eddy menekankan, bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang benar dan apa adanya.

Data tersebut sangat dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, terutama di tengah kondisi perekonomian yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.

“Ini momentum yang tepat saya rasa, di tengah kondisi perekonomian kita yang sekarang yang mungkin terdampak oleh berbagai hal. Untuk itu, berikanlah jawaban yang jujur dan benar apa adanya, karena data ini sangat berguna untuk berbagai kebijakan, khususnya di bidang perekonomian kita,” demikian Eddy.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.