Bupati Kapuas berkomitmen tidak bebani UMKM

Kamis, 2 Juli 2026 09:06 WIB

Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno. ANTARA/All Ikhwan

Kuala Kapuas (ANTARA) - Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno, berkomitmen tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meski di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Wiyatno meminta instansi terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Kapuas, untuk mengurangi penarikan pajak terhadap UMKM.

"Kita menghindari itu (menarik pajak dari UMKM). Biarkan mereka sejahtera. Kita kurangi membebani para UMKM kita," kata Wiyatno di Kuala Kapuas, Rabu.

Menurut Wiyatno, meskipun pemerintah pusat mendorong daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya tersebut tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat maupun dunia usaha, terlebih ketika kewenangan daerah semakin terbatas.

"Kalaupun pemerintah pusat meminta daerah terus meningkatkan PAD, sementara kewenangan daerah terus berkurang, kita akan mencari cara lain yang tidak membebani masyarakat maupun dunia usaha. Beban yang berlebihan akan kita minimalisir," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp700 miliar. Selain itu, masih terdapat dana transfer yang menjadi hak daerah namun hingga kini belum dibayarkan.

"Padahal kita sangat memerlukan dana itu. Tapi tidak apa-apa, daerah tidak pernah mengeluh. Kapuas dipotong cukup besar, sekitar Rp700 miliar. Dana sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk membangun jalan penghubung di empat hingga lima kecamatan," katanya.

Meski demikian, Wiyatno mengaku masih bersyukur karena APBD Kabupaten Kapuas masih berada di kisaran Rp2,6 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut relatif lebih baik dibandingkan sejumlah kabupaten lain yang hanya memiliki APBD sekitar Rp500 miliar hingga Rp800 miliar.

Dengan luas wilayah yang mencapai sekitar empat hingga lima kali luas rata-rata kabupaten di Pulau Jawa, lanjutnya, Kabupaten Kapuas harus mampu berinovasi dan menerapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

"Saya yakin kondisi seperti ini juga dialami kabupaten-kabupaten lain. Kapuas dan Muara Teweh (Barito Utara) APBD-nya masih tergolong sehat. Alhamdulillah, kita masih bisa bernapas, meski banyak daerah lain yang kondisinya lebih berat," ujarnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, Wiyatno tetap bersyukur karena masyarakat Kapuas masih dapat menikmati berbagai program pemerintah pusat, seperti program cetak sawah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, serta Sekolah Terintegrasi.

Wiyatno juga menyampaikan apresiasi kepada Bapenda Kabupaten Kapuas atas inovasi digitalisasi layanan pendapatan daerah melalui peluncuran sistem e-Retribusi. Ia berharap Bapenda terus memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menggali potensi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Kapuas.

"Melalui sinergi dan inovasi, saya berharap kemandirian fiskal daerah semakin meningkat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan pada akhirnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas," demikian Wiyatno.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.