Fraksi DPRD Barsel setujui Raperda APBD 2025 dibahas lebih lanjut

Senin, 6 Juli 2026 14:37 WIB

Wakil Ketua I DPRD Barito Selatan, Ideham saat memimpin rapat paripurna di Buntok, Senin (6/7/2026). ANTARA/Bayu Ilmiawan

Buntok (ANTARA) - Tiga fraksi DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dibahas pada tahap berikutnya.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Riri Fardhani, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rida Sri Ahlina, dan Fraksi Nasional Demokrat, M. Ridwan dalam rapat paripurna 13 masa persidangan III, di Buntok, Senin.

Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah menerima raperda tersebut dibahas pada tahap selanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala saran, usul, dan pendapat anggota dewan terkait perbaikan.

“Perbaikan itu, baik menyangkut teknis penyusunan maupun substansi dalam raperda tersebut, dan materi yang disampaikan ini dibahas dalam tahap berikutnya,” ucap Eddy Raya Samsuri.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Barito Selatan karena dengan kerja sama sangat baik yang telah dibina selama ini.

Dikatakannya, dengan kerja sama yang sangat baik itu, sehingga Barito Selatan kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, Ideham menyampaikan rapat paripurna kali ini merupakan tindak lanjut rapat paripurna sebelumnya mengenai pidato pengantar penyampaian raperda tersebut.

“Dalam rapat paripurna ini, tiga fraksi menyetujui raperda tersebut dibahas pada tahap selanjutnya,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barito Selatan itu.

Acara rapat paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Selatan, Ideham dan dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.