DPRD Gunung Mas minta Disdikpora perketat pengawasan MPLS

Selasa, 7 Juli 2026 16:28 WIB

Jubir Banggar DPRD Gumas Yulius Agau (kiri) bersalaman dengan Bupati Jaya S Monong, usai rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin (6/7/2026). (ANTARA/Chandra)

Kuala Kurun (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD Gunung Mas, Kalimantan Tengah meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di seluruh satuan pendidikan.

Juru bicara Banggar DPRD Gumas Yulius Agau saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin, mengatakan pengawasan harus diperketat demi memastikan tidak ada perpeloncoan saat MPLS.

"Kami tidak ingin ada peserta didik baru yang diwajibkan memakai atribut atau membawa barang-barang aneh-aneh yang tidak berhubungan dengan pendidikan selama pelaksanaan MPLS," tegasnya.

Ia menyebut, pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan di Gumas harus lebih mengedepankan nilai edukatif, kreatif dan humanis, bukan sekadar formalitas tahunan yang berpotensi menjurus pada praktik perpeloncoan.

Harapannya, dengan pendekatan yang edukatif, kreatif dan humanis peserta didik baru dapat lebih nyaman beradaptasi dengan lingkungan sekolah tanpa rasa takut maupun trauma, sekaligus menumbuhkan karakter positif sejak awal masa pendidikan.

Selain itu, masyarakat khususnya orang tua peserta didik juga diharap turut aktif mengawasi MPLS di sekolah masing-masing, serta segera melapor kepada pihak sekolah maupun Disdikpora apabila menemukan indikasi praktik perpeloncoan.

Rekomendasi terkait MPLS merupakan satu dari sejumlah rekomendasi yang disampaikan Banggar kepada Pemerintah Kabupaten Gumas, khususnya di bidang pendidikan.

Selain itu, Banggar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi lain di bidang keuangan daerah, kesehatan, pemerintahan kecamatan, serta infrastruktur dan pariwisata.

Sementara itu, Bupati Jaya S Monong mengapresiasi sekaligus menyambut baik rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD Gumas, karena pada dasarnya berbagai rekomendasi tersebut bertujuan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai rekomendasi tersebut, yang akan segera ditindaklanjuti adalah terkait pelaksanaan MPLS yang diperkirakan mulai berjalan dalam waktu dekat.

"Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Banggar DPRD Gumas terkait MPLS yang harus bebas dari perpeloncoan, mengedepankan nilai edukatif, kreatif dan humanis," demikian Jaya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.