DPRD minta Pemprov Kalteng jalankan komitmen perbaikan tata kelola dan pemerataan pembangunan

Selasa, 7 Juli 2026 16:41 WIB

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin (tengah) saat memimpin rapat paripurna. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Riska Agustin meminta pemerintah provinsi merealisasikan komitmen yang telah disampaikan terkait perbaikan tata kelola keuangan dan pemerataan pembangunan.

"Dari fraksi-fraksi sebelumnya sudah menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah dan sudah ada jawaban yang disampaikan. Tentu kami berharap komitmen pemerintah ini betul-betul dijalankan," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Riska menanggapi jawaban pemerintah provinsi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi DPRD menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmen tersebut sangat penting, terutama untuk memperbaiki tata kelola keuangan di tengah keterbatasan anggaran yang ada," ucapnya.

Baca juga: DPRD Palangka Raya minta masyarakat bijak gunakan call center112

Riska menegaskan DPRD memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Ia juga menilai tata kelola keuangan yang baik akan menjadi fondasi dalam mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

"Pemerintah akan mengakomodir harapan dari fraksi-fraksi agar pemerataan pembangunan bukan hanya di kota, tetapi juga di pedesaan, baik itu infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Riska menyampaikan seluruh komitmen pemerintah daerah yang telah disampaikan dalam rapat akan dibahas secara lebih rinci pada tingkat komisi DPRD.

Apabila terdapat substansi yang memerlukan pendalaman, pembahasan akan dilanjutkan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah agar setiap rekomendasi dapat dikawal secara optimal.

"DPRD pada prinsipnya akan terus mengawal komitmen pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sehingga seluruh kebijakan yang disepakati benar-benar mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah," demikian Riska.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.