Ketua DPRD Kotim: Sensus Ekonomi 2026 bantu negara ketahui kebutuhan masyarakat
Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rimbun menyatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sangat penting karena menjadi dasar pemerintah mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat termasuk potensi ekonomi yang dimiliki.
“Dengan SE2026 ini negara bisa tahu bagaimana keberadaan atau kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah juga bisa tahu apa yang dimiliki masyarakat, sehingga bagaimanapun tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat,” jelasnya di Sampit, Selasa.
Rimbun mengatakan SE2026 membantu pemerintah dalam penyediaan data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
"Saya sebagai Ketua DPRD mendukung dan meminta masyarakat menerima petugas statistik untuk Sensus Ekonomi ini demi untuk kita bersama,” ujarnya usai menerima kunjungan petugas sensus.
SE2026 telah memasuki hari ke-23 sejak dimulainya pada 15 Juni dan berlangsung hingga 31 Agustus. Ia juga menegaskan seluruh anggota DPRD harus mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan SE2026. Apabila ada anggota DPRD yang tidak mau menerima sensus, maka ia tidak segan melayangkan teguran bagi anggotanya.
“Pasti kita tegur. Karena itu berarti tidak sepakat atau tidak menyetujui kebijakan pemerintah pusat. Sementara anggota DPRD ini apapun dalilnya harus mengikuti kebijakan atau regulasi yang sudah diputuskan pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Kotim Neneng Marlina mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan positif dari Ketua DPRD Kotim dalam pelaksanaan pendataan tersebut.
“Alhamdulillah beliau sangat menyambut kami dan tentunya kami juga merasa senang bisa diterima, kedatangan dan pendataan juga lancar,” ucapnya.
Baca juga: Karhutla mulai sporadis, BPBD Kotim minta bantuan helikopter pengebom air
Di sisi lain, Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Kotim R. Prima Deddy Iswahyudi menyampaikan perkembangan pelaksanaan SE2026 di Kotim hingga saat ini telah mencapai sekitar 26 persen.
“Kendala utamanya mungkin kami agak kesulitan mengumpulkan data NIK, terutama mereka yang di pasar atau unit usaha agak enggan memberikan NIK,” katanya.
Selain itu, masih terdapat sejumlah penolakan dari masyarakat, namun pihaknya terus melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan terkait tujuan dan manfaat sensus ekonomi.
“Untuk penolakan sebenarnya masih ada, tapi kami terus berusaha menjelaskan tentang bagaimana maksud dan tujuan dari SE itu, sehingga harapannya masyarakat bisa paham arti pentingnya tentang SE ini,” demikian Prima.
Baca juga: Bupati Kotim serukan kewaspadaan karhutla dan dampak kemarau
Baca juga: Pemkab Kotim berkoordinasi dengan PLN terkait pemadaman bergilir
Baca juga: Dinkes Kotim perkuat kesiapsiagaan hadapi musim kemarau
Pewarta : Devita Maulina
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
