Pemprov Kalteng diminta evaluasi kinerja Perusda Banama Tingang Makmur
Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapano Mandouw, meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, karena sampai sekarang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
"Perusda seharusnya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembagian dividen sesuai fungsi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan," kata Hero di Palangka Raya, Rabu.
Menurut legislator Kalteng itu, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius setelah Perusda Banama Tingang Makmur masih mencatatkan kerugian sepanjang tahun 2025. Apalagi berdasarkan laporan yang disampaikan, perusahaan mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp352 juta, dengan kerugian sebelum pajak mencapai lebih dari Rp394 juta.
Hero mengatakan, capaian tersebut menunjukkan perlunya langkah pembenahan agar badan usaha milik daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
"Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusda yang belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah," ucapnya.
Hero menjelaskan evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga harus mencakup kapasitas manajerial direksi, efektivitas penyusunan program kerja, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar lebih efisien.
Menurut Anggota DPRD Kalteng ini, tata kelola yang baik menjadi faktor penting agar Perusda mampu berkembang dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Kami ingin Perusda di Kalimantan Tengah lebih produktif, sehingga setiap program yang dijalankan mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan daerah," ujarnya.
Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng jalankan komitmen perbaikan tata kelola dan pemerataan pembangunan
Ia menambahkan hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang terukur agar persoalan kerugian tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.
Hero mengatakan Fraksi Partai Demokrat telah menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan badan usaha milik daerah.
"Masalah ini sudah kami sampaikan melalui rapat paripurna. Kami berharap pemerintah daerah segera memberikan tanggapan dan mengambil langkah pembenahan agar kinerja Perusda semakin baik," demikian Hero.
Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng tuntaskan rekomendasi BPK soal DBH Reboisasi
Baca juga: DPRD Kalteng usulkan rumah sakit rujukan tipe B dibangun di kawasan Barito
Baca juga: Fraksi NasDem DPRD Kalteng dorong penguatan kemandirian fiskal
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
