DPRD Barsel setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi perda

Rabu, 8 Juli 2026 14:55 WIB

Suasana rapat pembahasan tentang pertanggungjawaban APBD 2025 di Buntok, Rabu (8/7/2026). ANTARA/Bayu Ilmiawan

Buntok (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah (Perda).

Wakil Ketua II DPRD Barito Selatan, Rusinah mengatakan, pada hari ini, pihaknya bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) melaksanakan pembahasan terkait hal itu.

“Berdasarkan hasil rapat, Badan Anggaran DPRD menyetujui raperda tersebut menjadi perda,” katanya di Buntok, Rabu.

Ia mengatakan, setelah disetujui dalam rapat ini, pihaknya sudah menjadwalkan akan melaksanakan rapat paripurna persetujuan bersama terhadap raperda tersebut.

“Rapat paripurna persetujuan bersama itu dijadwalkan pada Kamis (9/7),” politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Barito Selatan ini.

Penjabat Sekretaris Daerah Barito Selatan, Ita Minarni menambahkan dalam rapat ini pihaknya membahas beberapa item pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025.

“Untuk APBD 2025 ini sudah final dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.

Ia menerangkan, pada APBD tahun anggaran 2025 itu ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebanyak Rp110 miliar dan setelah dihitung BPK-RI hanya sebesar Rp10 miliar.

Oleh karena itu, pihaknya akan merombak kembali APBD tahun anggaran 2026 untuk mengurangi anggaran sebesar Rp100 miliar.

Acara rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi itu dihadiri sejumlah anggota dewan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.