Wabup Kotim tekankan Sensus Ekonomi demi kebijakan tepat sasaran
Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Irawati menekankan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sehingga masyarakat diminta mendukung pendataan dengan memberikan informasi yang jujur dan valid.
"Melalui sensus ini bisa diketahui kondisi riil ekonomi di lapangan yang perlu mendapat dukungan pembangunan maupun UMKM serta penyerapan tenaga kerja. kata Irawati di Sampit, Rabu.
"Jadi kami meminta kerjasama masyarakat untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini," ucapnya.
Hal ini ia sampaikan usai menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim Eddy Surahman bersama tim yang melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di rumah jabatan (rujab) Wabup Kotim, Jalan Achmad Yani, Sampit.
Irawati menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk menghadirkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Hasil sensus akan menjadi potret nyata kondisi perekonomian di Kotim sekaligus menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai program pembangunan.
Dirinya pun berharap keikutsertaan Bupati dan Wakil Bupati dalam pendataan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi maupun perusahaan agar bersedia menerima petugas sensus.
"Ssemakin kooperatif, semakin valid data yang diberikan, tentunya semakin mudah dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam hal pembangunan, terus juga bekerja secara profesional, karena bukan hanya kebijakan dari daerah, tetapi juga ini nanti cerminan dari kebijakan pusat," jelasnya.
Hal ini ia tekankan lantaran masih berkembang anggapan di tengah masyarakat bahwa sensus ekonomi berkaitan dengan perpajakan. Padahal, kegiatan tersebut murni untuk mengumpulkan data statistik yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
"Jadi tidak ada kaitannya dengan pajak atau apa pun. Untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, berikanlah data yang riil dan valid kepada tim sensus ekonomi yang datang ke rumah Bapak dan Ibu," pintanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kotim Eddy Surahman mengatakan pendataan terhadap Wakil Bupati menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Keterlibatan kepala daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat menjadi teladan sehingga masyarakat semakin yakin untuk berpartisipasi dalam pendataan.
"Hari ini Wakil Bupati meluangkan waktu untuk didata. Harapan kami ini menjadi role model bagi masyarakat. Ketika masyarakat melihat Bupati, Wakil Bupati maupun Forkopimda sudah didata, tentu kepercayaan terhadap sensus ekonomi akan semakin meningkat," ucapnya.
Eddy melanjutkan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran terkini mengenai struktur perekonomian nasional maupun daerah.
Baca juga: Pemkab Kotim dorong perluasan akses pendidikan swasta
Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi, perubahan pola usaha masyarakat pascapandemi COVID-19, hingga potensi sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, data yang dikumpulkan tidak memberikan manfaat secara langsung seperti bantuan sosial, tetapi menjadi pondasi penting bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif.
"Manfaatnya memang tidak dirasakan secara langsung oleh responden, tetapi data ini menjadi dasar pemerintah melihat perkembangan ekonomi, sektor apa yang perlu didorong, apa yang harus disiapkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Karena itu dukungan masyarakat sangat dibutuhkan," terangnya.
Terkait isu yang berkembang di media sosial mengenai keterkaitan sensus ekonomi dengan perpajakan, Eddy memastikan informasi tersebut tidak benar.
"Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak maupun upaya menaikkan pajak. Ini murni pendataan untuk melihat bagaimana struktur dan perkembangan perekonomian kita," tegasnya.
Baca juga: Pemkab Kotim perkuat sinergi lintas sektor cegah kekerasan terhadap perempuan dan TPPO
Ia juga menjamin seluruh data yang diberikan responden bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Data individu maupun perusahaan tidak akan dipublikasikan karena hasil sensus hanya disajikan dalam bentuk agregat untuk kepentingan kebijakan makro.
Eddy juga menyebutkan, tantangan utama pelaksanaan sensus masih berupa penolakan dari sebagian kecil masyarakat. Namun berdasarkan evaluasi selama beberapa pekan terakhir, kondisi di lapangan tetap kondusif dan mayoritas warga bersedia menerima petugas setelah diberikan penjelasan secara persuasif.
"Kalau dilihat dari pengamatan kami, cerita penolakan masih ada, tetapi tidak sampai mengganggu proses pendataan. Setelah diberikan penjelasan, sebagian besar masyarakat akhirnya bersedia didata. Justru yang menerima petugas jumlahnya jauh lebih banyak, hanya saja hal-hal positif itu jarang terekspos," bebernya.
Ia menambahkan progres pendataan di Kotim masih berjalan sesuai target dan diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun, Sensus Ekonomi 2026 telah memasuki hari ke 24 sejak dimulainya pada 15 Juni lalu dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang.
"Sejauh ini pelaksanaan pendataan masih on the track. Kami optimistis dalam waktu kurang dari dua bulan proses pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal," demikian Eddy.
Baca juga: BNPB kerahkan dua helikopter tangani karhutla di Kotim
Baca juga: Pemadaman karhutla di Kotim mulai diperkuat pengeboman air
Baca juga: Bupati Kotim perkuat sinergi dengan BNNK cegah peredaran narkoba
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
