Kanwil Kemenkum Kalteng serahkan SKT Partai Gerakan Rakyat Kalteng
Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kakanwil Kemenkum Kalteng), Hajrianor, menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Partai Gerakan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah guna memberikan kepastian hukum dan mendukung tertib administrasi partai politik.
Hajrianor di Palangka Raya, Rabu usai penyerahaan menegaskan bahwa penyerahan SKT merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan Administrasi Hukum Umum yang profesional, cepat, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
"Surat Keterangan Terdaftar ini merupakan bukti bahwa persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Pihaknya pun berharap dokumen tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai dasar dalam proses pendaftaran badan hukum partai politik serta menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang tertib administrasi, akuntabel, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
SKT yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah itu diterima Ketua Partai Gerakan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, Ali Wardana di Lobby Kanwil Kemenkum Kalteng.
Baca juga: Kanwil Kemenkum Kalteng perkuat validitas data ASN lewat rekonsiliasi data pegawai
Kegiatan penyerahan dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Khudloifah, Ketua Partai Gerakan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, Ali Wardana, Sekretaris Partai Gerakan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, Etti Fauziah, beserta anggota, serta jajaran JFT, JFU, dan Helpdesk Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Kalteng.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, menyampaikan bahwa seluruh tahapan verifikasi administrasi terhadap kepengurusan Partai Gerakan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah telah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, Surat Keterangan Terdaftar dapat diterbitkan sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran badan hukum partai politik," katanya.
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan salah satu persyaratan administrasi dalam proses pendaftaran badan hukum partai politik.
Untuk memperoleh SKT, partai politik wajib memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan serta paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Surat Keterangan Terdaftar ini menjadi bagian dari upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan Administrasi Hukum Umum yang prima, transparan, dan akuntabel.
Melalui pelayanan tersebut, Kanwil Kemenkum berharap proses pembentukan badan hukum partai politik dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat tertib administrasi dan kepastian hukum bagi organisasi politik di Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Ketua Partai Gerakan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, Ali Wardana, menyampaikan apresiasi atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah selama proses verifikasi administrasi hingga diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar.
Senada dengan itu, Sekretaris Partai Gerakan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, Etti Fauziah, menyampaikan bahwa proses pelayanan yang diberikan sangat membantu pengurus partai dalam memenuhi seluruh persyaratan administrasi secara tepat dan sesuai ketentuan.
Baca juga: Kanwil Kemenkum Kalteng-LKBN ANTARA pererat kolaborasi komunikasi publik
Baca juga: Menkum pertegas komitmen mendorong tata kelola royalti musik-jurnalistik
Baca juga: Usai Rakor Nasional Semester I 2026, Kanwil Kemenkum Kalteng perkuat kinerja
Pewarta : Rendhik Andika
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
