DPPPAPPKB Kotim gandeng perusahaan tingkatkan perlindungan perempuan

Rabu, 8 Juli 2026 22:24 WIB

Kepala DPPPAPPKB Kotim dr Achmad Yusi didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan DPPPAPPKB Kotim, Rusdiana diwawancarai usai pembukaan pertemuan dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, Rabu (8/7/2026). ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menggandeng perusahaan besar swasta untuk bersama-sama meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan mencegah perdagangan orang.

"Sinergi dengan swasta ini yang kita harapkan adalah keterbukaan mereka karena di tempat kita ini kan banyak sekali sektor perkebunan. Di situ kan ada banyak karyawan dan karyawati," kata Kepala DPPPAPPKB Kotawaringin Timur, dr Achmad Yusi di Sampit, Rabu.

Hal itu disampaikannya usai rapat pertemuan lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Turut hadir perwakilan dari kalangan akademisi, Polres Kotawaringin Timur serta pejabat dari sejumlah perusahaan besar.

Yusi menyebut, berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada 2025 sebanyak 376.529 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan 14,07 persen dibandingkan pada 2024 yang terdapat sebanyak 330.097 kasus.

Sementara itu data dari Simponi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah, jumlah kasus kekerasan perempuan sebanyak 414 kasus pada 2025.

Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri pada 2025 terdapat sebanyak 22 kasus kekerasan, di antaranya kekerasan fisik atau KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) 6 kasus, kekerasan seksual 8 kasus, penelantaran 1 kasus, TPPO 1 kasus dan lain-lain sebanyak 5 kasus.

Melalui pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesepahaman bersama dalam tindak lanjut dalam upaya pencegahannya.

Yusi menyebut, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun tindak pidana perdagangan orang, diduga sudah menjadi fenomena gunung es. Kasus yang terungkap saat ini masih sebagian kecil, sementara kejadian yang sebenarnya diduga lebih banyak namun belum terungkap lantaran korban takut atau malu melaporkan kejadian yang mereka alami.

Perusahaan besar seperti perkebunan kelapa sawit, dinilai mempunyai peran strategis dalam membantu pemerintah, khususnya untuk upaya pencegahan. Apalagi, ada ribuan pekerja di setiap perusahaan sehingga kasus-kasus tersebut bisa saja terjadi.

Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui DPPPAPPKB menggandeng perusahaan untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang.

"Perusahaan diharapkan semakin aktif membantu. Perusahaan juga diharapkan membuka akses dan memfasilitasi karyawan atau karyawati jika terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga mereka mendapat perlindungan sesuai ketentuan," harap Yusi.

Ketua Panitia Penyelenggara Pertemuan Lintas Sektor yang juga Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan DPPPAPPKB Kotawaringin Timur, Rusdiana mengatakan, sejauh ini kerja sama dengan perusahaan besar berjalan baik, namun tentu didorong untuk terus ditingkatkan.

Beberapa waktu lalu dibuat nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan perusahaan perkebunan, kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama PKS dengan sejumlah perusahaan besar swasta untuk kerja sama pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

"Respons mereka positif dan kita sering kali diundang untuk mengisi kegiatan pencegahan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa terus kita tingkatkan," demikian Rusdiana.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.