Fraksi Golkar Kotim tekankan belanja daerah harus berorientasi hasil

Kamis, 9 Juli 2026 22:06 WIB

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kotim Mariani. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menekankan agar pengelolaan belanja daerah tidak lagi hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, melainkan harus berorientasi pada hasil.

“Hasil yang kami maksud di sini adalah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim Mariani di Sampit, Kamis.

Mariani menyampaikan, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas sejumlah capaian pemerintah daerah selama 2025. Realisasi pendapatan daerah tercatat sekitar Rp2,06 triliun atau 92,76 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai sekitar Rp2,13 triliun atau 89,16 persen dari pagu anggaran.

Selain itu, Pemkab Kotim juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai sekitar 6,07 persen atau melampaui target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta memperoleh sejumlah penghargaan di bidang pembangunan dan pengendalian stunting.

“Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat yang patut diapresiasi sebagai bentuk sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.

Namun, menurutnya keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya realisasi anggaran maupun penghargaan yang diraih.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing ekonomi daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fraksi Golkar memandang masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah setelah mencermati LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, laporan gabungan komisi, masukan anggota fraksi, serta berbagai aspirasi masyarakat.

“Fraksi Partai Golkar berpandangan paradigma pengelolaan APBD harus terus diarahkan dari sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran atau budget oriented menuju penganggaran yang berorientasi pada hasil dan manfaat atau result oriented,” ujarnya.

Ia menegaskan, belanja daerah semestinya tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang berhasil direalisasikan, tetapi lebih jauh pada dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Begitu pula layanan kesehatan harus semakin mudah diakses, kualitas pendidikan terus meningkat, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi mampu mendongkrak pendapatan masyarakat,” tegasnya.

Mariani menambahkan, perubahan paradigma tersebut penting untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

“Karena itu, Fraksi Golkar mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan hasil agar setiap program pembangunan memiliki nilai tambah yang nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Kotim,” demikian Mariani.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.