Fraksi PAN Kotim dorong optimalisasi APBD untuk rakyat

Kamis, 9 Juli 2026 22:21 WIB

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kotim, Supian Hadi. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami meminta kepada bupati beserta seluruh OPD dan jajarannya agar terus bekerja keras, bahu-membahu mengoptimalkan pelaksanaan APBD tahun yang sedang berjalan maupun tahun yang akan datang," kata Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kotim, Supian Hadi di Sampit, Kamis.

Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai sebagai cermin tingkat kinerja seluruh program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka membangun bersama memajukan daerah.

Fraksi PAN menilai keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan harus mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memperkuat strategi penertiban, pengamanan, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah agar lebih produktif serta tidak terbengkalai.

“Di sisi lain pemerintah daerah juga perlu terus menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru secara maksimal, sekaligus mengimbangi peningkatan retribusi dengan perbaikan profesionalitas dan kualitas layanan publik,” ujar Supian.

Fraksi PAN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan kreativitas sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.

Selanjutnya pada bidang kesehatan, Fraksi PAN meminta optimalisasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sehingga masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.

Fraksi PAN juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan infrastruktur melalui pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar hasil pembangunan memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat jangka panjang.

Di sektor pertanian, Fraksi PAN menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan, terutama upaya mewujudkan swasembada pangan. Fraksi tersebut meminta tidak ada kesenjangan dukungan program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

"Khususnya swasembada pangan yang menuntut perhatian serius serta dukungan nyata bagi petani sebagai stakeholder utama. Penguatan sektor pertanian dan irigasi harus menjadi prioritas demi meningkatkan kesejahteraan petani," kata Supian Hadi.

Selain itu, Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.

“Fraksi PAN berharap masukan, saran dan kritik yang disampaikan seluruh fraksi DPRD menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” demikian Supian.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.