DPRD Kotim desak pengerukan Sungai Hantipan
Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendesak pemerintah segera melakukan pengerukan Sungai Hantipan menyusul menurunnya debit air yang kembali menghambat transportasi masyarakat di wilayah perbatasan Kotim dan Kabupaten Katingan.
"Setiap musim kemarau debit air di Hantipan turun. Akibatnya arus mobilisasi masyarakat dari Mendawai menuju Samuda dan Sampit menjadi sulit," kata Anggota DPRD Kotim dari Dapil III, Eddy Mashamy di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan seiring dengan pendangkalan di Sungai Hantipan, Kecamatan Pulau Hanaut, yang kembali terjadi seiring dengan masuknya musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada mobilitas warga yang menjadikan jalur Sungai Hantipan tersebut menjadi pilihan utama untuk bepergian dari Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan ke Kota Sampit, Kabupaten Kotim maupun sebaliknya.
Eddy mengungkapkan, terhitung hingga 12 Juli 2026 wilayah Pulau Hanaut telah sekitar 10 hari tidak diguyur hujan sehingga permukaan air di saluran kerukan Sungai Hantipan terus menurun. Akibatnya, sejumlah kelotok (perahu motor) yang menjadi alat transportasi utama warga tidak dapat melintas dengan normal karena kandas di titik-titik dangkal.
"Tidak sedikit penumpang yang terpaksa turun untuk bersama-sama mendorong kelotok, demi bisa melewati bagian sungai yang surut," ujarnya.
Ia mengaku, persoalan ini telah disampaikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Dinas PUPR Provinsi dan Dinas Perhubungan agar segera dapat ditangani. Karena lokasi itu berada di perbatasan kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi.
Belum lama ini, upaya kembali dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah agar membantu mendorong Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera mengambil tindakan.
"Sebagai wakil masyarakat Dapil III, ini menjadi kewajiban saya menyuarakan aspirasi warga. Kalau perlu lakukan rapat dengar pendapat dengan BWS dan PUPR agar ada solusi nyata. Karena masyarakat dua kabupaten cukup kesulitan dan ini bukan hanya terjadi tahun ini saja, tetapi hampir setiap tahun," ujarnya.
Eddy menilai solusi jangka pendek yang paling mendesak adalah melakukan pengerukan atau pendalaman alur Sungai Hantipan agar transportasi air kembali lancar.
Selain itu, pemerintah juga diminta mempertimbangkan penyediaan pelabuhan apung apabila memungkinkan untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi prakiraan musim dari BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung sekitar tiga bulan sehingga pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipasi sebelum kondisi semakin memburuk.
Meskipun, ia menyadari bahwa penanganan tersebut bergantung pada ketersediaan anggaran dan kebijakan organisasi perangkat daerah terkait.
"Kalau memang tersedia dana yang bisa digunakan, ya kenapa tidak segera bergerak. Yang penting ada tindakan cepat," imbuhnya.
Ia menambahkan, masyarakat sebenarnya memiliki beberapa jalur alternatif menuju Sampit, namun seluruhnya dinilai kurang efektif. Salah satunya melalui Laut Jawa yang berisiko tinggi bagi kapal-kapal kecil, terutama saat musim kemarau karena angin cenderung lebih kencang dan gelombang lebih tinggi.
Baca juga: DPRD Kotim kawal penerapan perda narkoba hingga ke PBS
Alternatif lainnya ialah melalui Pagatan, Katingan Kuala, Tewang Kampung hingga Kereng Pangi sebelum menuju Sampit. Namun, jalur tersebut membutuhkan waktu perjalanan sekitar lima jam dengan kombinasi transportasi sungai dan darat sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat juga lebih besar.
Maka dari itu, warga dari wilayah Mendawai dan sekitarnya tetap mengandalkan Sungai Hantipan sebagai jalur utama menuju Sampit yang biasanya dilakukan untuk berbelanja kebutuhan pokok, karena yang dinilai lebih lengkap dibandingkan lokasi lain sekitarnya.
"Jadi memang masih ada jalur lain, tapi berisiko. Kemarin saja saya menuju Desa Babirah Hilir lewat laut sudah ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau musim kemarau seperti ini sebaiknya jangan coba-coba lewat Laut Jawa, apalagi bagi kelotok kecil," demikian Eddy.
Baca juga: Pemkab Kotim usung GAMAS pererat hubungan ayah dan anak
Baca juga: Pemkab Kotim proyeksikan pendapatan Rp1,7 triliun pada KUA-PPAS 2027
Baca juga: DPRD Kotim dorong penguatan dukungan untuk koperasi
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
