
Sukseskan program pusat, Sekolah Rakyat di Kalteng diproyeksikan bertambah

Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan Sekolah Rakyat yang ada di wilayah provinsi setempat diproyeksikan bertambah.
"Selain empat Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan, pemerintah provinsi juga tengah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi. Usulan tersebut telah dibahas langsung oleh Gubernur bersama Menteri Sosial saat kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo di Palangka Raya, Rabu.
Sekolah Rakyat yang dikelola pemerintah provinsi nantinya diproyeksikan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan Sekolah Rakyat di tingkat kabupaten.
Adapun sampai dengan saat ini terdapat empat Sekolah Rakyat yang dipersiapkan di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Sekolah Rakyat tersebut berada di Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
"Kalau yang dikelola kabupaten atau kota daya tampungnya sekitar 1.080 siswa, maka untuk Sekolah Rakyat tingkat provinsi diproyeksikan mampu menampung hingga sekitar 3.000 siswa," tutur Reza.
Baca juga: Kalimantan Tengah optimalkan pemadaman darat dan udara tanggulangi karhutla
Dia menyampaikan bahwa semua itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat dan seluruh biaya pendidikan diberikan secara gratis bagi peserta didik.
Reza menekankan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program tersebut melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
"Pesan Pak Gubernur selalu sama, yaitu kita harus berkolaborasi. Bukan hanya pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, agar seluruh program Bapak Presiden di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk Sekolah Rakyat tingkat provinsi masih belum dapat diumumkan kepada publik karena masih menunggu proses studi kelayakan.
Dalam hal ini kajian tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi lahan benar-benar layak dibangun, aman, serta mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta didik di masa mendatang.
"Kita tidak bisa langsung membangun begitu saja. Semua harus melalui kajian yang mendalam, mulai dari kondisi tanah, struktur lahannya, hingga aspek keamanan bangunan," tuturnya.
Baca juga: Gubernur Kalteng harapkan GPM penuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan terjangkauBaca juga: Berikut nama-nama calon Sekda Kalimantan Tengah
Baca juga: Bank Kalteng kini hadir di Jakarta, perluas basis bisnis nasional
Pewarta : Muhammad Arif Hidayat
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
