Pemkab Kapuas validasi data relokasi warga terdampak jalan baru

Selasa, 21 Juli 2026 07:11 WIB

Suasana rapat validasi data usulan prioritas program pembangunan rumah baru bagi masyarakat terdampak rencana pembangunan ruas jalan baru di Kelurahan Selat Utara, bertempat di Disperkimtan Kabupaten Kapuas, Senin (21/7/2026). ANTARA/HO-Diskominfosantik Kapuas

Kuala Kapuas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) setempat, melakukan validasi data usulan prioritas program pembangunan rumah baru bagi masyarakat terdampak rencana pembangunan ruas jalan baru di Kelurahan Selat Utara.

“Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memvalidasi data usulan penerima program pembangunan rumah baru agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kapuas, Kusmiatie, saat memimpin rapat tersebut, Senin.

Dalam arahannya, Kusmiatie menegaskan bahwa seluruh data yang diusulkan harus diverifikasi secara cermat agar program benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.

"Kita ingin memastikan seluruh data yang diusulkan telah melalui proses verifikasi dan validasi secara menyeluruh. Dengan data yang akurat, program pembangunan rumah baru dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak pembangunan ruas jalan baru," katanya.

Rapat juga membahas tindak lanjut hasil kesepakatan sebelumnya terkait relokasi enam rumah yang terdampak pembangunan ruas jalan baru yang sekarang mengalami penambahan satu rumah hingga menjadi tujuh rumah terdampak.

Menurut Kusmiatie, rencana relokasi masih perlu dipastikan lagi, khususnya terkait titik lokasi pembangunan rumah agar sesuai dengan kondisi lapangan dan layak untuk dibangun.

Untuk itu, ia meminta kepada pihak kelurahan bersama Dinas PUPR dan Disperkimtan untuk melakukan pengecekan luas lahan di lapangan dalam minggu ini sebagai dasar penetapan lokasi pembangunan.

Selain itu, Kusmiatie mengingatkan agar perangkat daerah terkait menyiapkan langkah penyelesaian apabila nantinya tidak tersedia skema kompensasi, dengan tetap mengedepankan koordinasi dan kolaborasi antarOPD.

"Saya minta lurah, Dinas PUPR, dan Disperkimtan segera mengecek kondisi dan luas tanah serta berapa sisa lahan di lapangan. Lengkapi seluruh data dengan baik, pastikan legalitasnya jelas, dan bangun sinergi untuk mencari solusi terbaik apabila terdapat kendala di lapangan. Dengan begitu, program ini dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari," demikian Kusmiatie.

Melalui rapat koordinasi dan validasi ini, Pemkab Kapuas berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan secara akurat sehingga pelaksanaan program pembangunan rumah baru bagi masyarakat terdampak rencana pembangunan ruas jalan baru dapat segera direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.