Menko Polkam: Stabilitas Kalimantan kunci dukung IKN dan ketahanan nasional

Sabtu, 1 Agustus 2026 09:48 WIB

Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno dan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, menerima cenderamata dari Menko Polkam Djamari Chaniago, dalam kunjungan ke Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7/2026). ANTARA/HO-Diskominfosantik Kapuas

Kuala Kapuas (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyebutkan, Kalimantan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

“Selain menjadi penyangga IKN, wilayah ini juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan harus menjadi tanggung jawab bersama,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago di Kuala Kapuas, Jumat.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan dan silahturahmi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang berlangsung di Hall Rujab Bupati Kapuas.

Pertemuan silaturahim tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Djamari juga menjelaskan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mengusung konsep "President of Solutions", yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur.

“Konsep tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” tandasnya.

Sementara dalam kegiatan tersebut, turut hadir Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, Wagub Edy Pratowo, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Wabup Dodo, Sekda Kapuas Usis I Sangkai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri. Tampak hadir juga sejumlah Bupati/Wakil Bupati diwilayah Kalteng bersama unsur Forkopimdanya.

Sebelumnya, Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno memaparkan kondisi terkini Kabupaten Kapuas, khususnya terkait penanganan karhutla yang menjadi perhatian utama pada musim kemarau.

Wiyatno menjelaskan perkembangan titik panas (hotspot) serta kondisi karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas hingga 29 Juli 2026, disertai berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Pemkab Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat karhutla, membentuk Satuan Tugas Penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, serta menerbitkan surat edaran kepada camat, kepala desa, lurah, dan perusahaan besar swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

“Pemerintah daerah juga terus melaksanakan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat guna mencegah pembukaan lahan dengan cara Dibakar,” katanya.

Selain itu, ia juga telah mengeluarkan surat kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, HTI, dan HPH agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah operasional masing-masing.

Ditambahkan Gubernur Agustiar Sabran yang menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi Kalteng sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, Kalteng memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan yang menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Agustiar juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Berbagai tantangan seperti karhutla, aktivitas pertambangan tanpa izin, illegal logging, serta konflik penguasaan lahan memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kami berharap kunjungan Menko Polkam dapat semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Kalimantan Tengah,” demikian Agustiar Sabran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.