DPRD Kalteng pastikan KUA-PPAS 2027 selaras kebutuhan pembangunan

Kamis, 6 Agustus 2026 14:07 WIB

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Riska Agustin, pada saat memimpin rapat Banggar, beberapa waktu lalu. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin memastikan, pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 diarahkan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah," katanya di Palangka Raya, Kamis.

Menurutnya, KUA dan PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi landasan dalam menentukan prioritas program pemerintah daerah sebelum penyusunan APBD dilakukan secara rinci.

Oleh karena itu, Badan Anggaran DPRD Kalimantan Tengah mencermati setiap usulan agar kebijakan yang disepakati tetap sejalan dengan arah pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

"Pembahasan dilakukan secara teliti agar program yang nantinya dibiayai APBD benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Selain menyesuaikan dengan prioritas pembangunan, Banggar juga menilai setiap usulan harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Pembahasan tersebut menjadi bagian penting untuk menyusun kebijakan fiskal yang mampu mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Tengah.

"Setiap masukan akan kami kaji agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dilaksanakan secara optimal," ujarnya.

Riska juga mengungkapkan, hasil pembahasan KUA dan PPAS selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

DPRD Kalimantan Tengah berharap proses tersebut menghasilkan program-program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Harapan kami, APBD 2027 nantinya benar-benar menjadi instrumen yang mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan," demikian Riska.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kalteng pelajari tata kelola informasi publik di Kalsel

Baca juga: Komisi IV DPRD Kalteng dalami pengelolaan perumahan dan lingkungan di Tanah Laut

Baca juga: DPRD Kalteng ajak warga kibarkan merah putih sambut HUT RI

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.