DPRD Kalteng pastikan belanja pegawai tetap terjamin di APBD 2027

Kamis, 6 Agustus 2026 14:23 WIB

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah sekaligus anggota Badan Anggaran, Yohannes Freddy Ering, memastikan belanja pegawai tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027 seiring kemampuan fiskal daerah yang masih memadai.

"Berpedoman pada penyampaian Gubernur, Kalimantan Tengah masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN maupun PPPK. Namun secara nasional memang ada daerah yang mengalami tekanan fiskal," katanya, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi pemerintah pusat yang menyebut ratusan pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal hingga berpotensi mengalami kesulitan memenuhi belanja pegawai.

Menurut Freddy, hingga saat ini belum terdapat indikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN dan PPPK.

"Belanja pegawai merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga kemampuan fiskal daerah harus terus dijaga melalui pengelolaan anggaran yang baik," ucapnya.

Ia mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas fiskal daerah adalah kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana transfer lainnya dari pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah pusat diharapkan menyalurkan dana transfer sesuai ketentuan agar daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban, termasuk belanja pegawai.

"Daerah tidak meminta lebih, tetapi berharap seluruh haknya dapat disalurkan tepat waktu sehingga penyusunan anggaran berjalan sesuai perencanaan," ujarnya.

Saat ini DPRD Kalimantan Tengah masih memfokuskan pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 pada sektor pendapatan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan seluruh belanja pemerintah.

Besaran pendapatan daerah nantinya akan menentukan kemampuan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan tanpa mengabaikan kewajiban pembayaran gaji ASN dan PPPK.

"Pada pembahasan Badan Anggaran nanti kami akan mencermati secara rinci kemampuan keuangan daerah agar APBD 2027 disusun secara realistis dan seluruh kewajiban pemerintah tetap dapat dipenuhi," demikian Freddy.

Baca juga: DPRD Kalteng tekankan internet merata untuk tingkatkan pelayanan publik

Baca juga: DPRD Kalteng ajak perempuan tingkatkan kualitas dan daya saing

Baca juga: DPRD Kalteng dorong masyarakat aktif cegah peredaran narkoba

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.