DPRD Kalteng minta data penyaluran BBM disinkronkan
Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas mendorong pemerintah provinsi memperkuat sinkronisasi data penyaluran BBM dengan BPH Migas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
“Terkait pajak BBM, Pemprov Kalteng harus punya strategi agar hasilnya benar-benar maksimal. Artinya, jangan hanya mengandalkan data tunggal dari Pertamina, tetapi juga melakukan silang data dengan BPH Migas,” katanya, Senin.
Menurutnya, penggunaan lebih dari satu sumber data diperlukan untuk memastikan seluruh potensi penyaluran BBM yang menjadi objek pajak dapat teridentifikasi secara akurat.
Ia mengatakan sumber pasokan BBM di Kalimantan Tengah tidak hanya berasal dari Pertamina, tetapi juga terdapat perusahaan swasta yang memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi sektor industri maupun masyarakat.
“Semua kuota dan penyaluran itu pasti ada datanya. Karena sumber BBM ini beragam, pajak dari sektor BBM dan gas harus digarap secara maksimal agar tidak ada yang bocor,” ucapnya.
Ampera menilai penguatan basis data menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah adanya potensi penerimaan yang terlewat.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah perlu dilakukan dari berbagai sektor, terutama ketika pemerintah daerah dituntut memperkuat kemampuan fiskal secara mandiri.
Ia menyebut selain pajak BBM, masih terdapat potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dividen kekayaan daerah, hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
“Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber pendapatan yang memang menjadi hak daerah,” ujarnya.
Ampera juga mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah bekerja lebih progresif dalam menggali potensi penerimaan dengan memanfaatkan data dan melakukan koordinasi lintas instansi.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses pemungutan pajak tidak hanya mengandalkan laporan dari satu pihak, tetapi memiliki basis pembanding yang dapat memperkuat pengawasan.
“Nanti, melalui fungsi pengawasan di dewan, kami akan terus mengarahkan sekaligus mengevaluasi bagaimana supaya pundi-pundi pendapatan daerah itu bisa dioptimalkan,” pungkas Ampera.
Baca juga: Setahun Kodam XXII Tambun Bungai
Baca juga: Ditjenpas Kalteng jadikan Pekan Olahraga untuk perkuat kekompakan jajaran pemasyarakatan
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemerintah pusat segera salurkan DBH
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
