BPKP Kalteng tinjau progres pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kotim

Rabu, 12 Agustus 2026 06:00 WIB

BPKP Kalteng tinjau progres pelaksanaan Sekolah Rakyat Kotim, Selasa (11/8/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 01 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga kurang mampu tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

“Kami ingin melihat perkembangannya seperti apa, apakah ada kendala atau tidak, sekaligus melihat langsung apakah kondisi anak-anak ini sesuai dengan ekspektasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Kalteng Hanik Inayatur Rohmah di Sampit, Selasa.

BPKP Perwakilan Kalteng menurunkan lima orang dalam tim pengawasan Sekolah Rakyat yang secara khusus melakukan peninjauan terhadap SRT 01 Kotim.

Ia menjelaskan, pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan program pendidikan, tetapi juga kondisi peserta didik selama mengikuti sistem pendidikan berasrama. Mengingat, Sekolah Rakyat memiliki tujuan lebih luas daripada sekadar memberikan akses pendidikan gratis.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik sekaligus membangun pola kehidupan yang lebih teratur.

Dalam kunjungan tersebut, tim BPKP juga melihat pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, termasuk makanan yang disediakan sekolah. Hal itu dinilai penting karena peserta didik memperoleh fasilitas makan dan kebutuhan hidup selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

“Kami juga mengecek makanannya seperti apa, karena harapannya mereka mendapatkan fasilitas yang memang layak. Jadi, yang kami konfirmasi adalah kondisi di lapangan dan apakah yang diterima anak-anak sesuai dengan kriterianya,” ujar Hanik.

Ia menilai pelaksanaan program sejauh ini cukup baik meskipun masih berada dalam tahap awal.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah peserta didik, pihaknya melihat adanya perubahan pola kehidupan yang lebih tertata melalui penerapan kedisiplinan dan kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah berasrama.

Pembinaan peserta didik juga tidak hanya berorientasi pada pendidikan umum. Aspek keagamaan turut diperhatikan dengan memberikan fasilitas pembinaan sesuai agama masing-masing peserta didik sehingga perkembangan karakter anak dapat dibangun secara lebih menyeluruh.

“Tidak hanya dari sisi pendidikan umum, tetapi agamanya juga sudah mulai dipikirkan. Harapannya mereka punya masa depan yang lebih baik karena diberi kesempatan belajar dan menata hidup dengan lebih baik,” tuturnya.

Hanik menegaskan evaluasi BPKP dalam kunjungan tersebut tidak berfokus pada kondisi fisik bangunan karena aspek tersebut berada di luar ranah pengawasan mereka. BPKP lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program, kesesuaiannya dengan tujuan, serta manfaat yang diterima peserta didik.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program nasional yang menjadi atensi khusus pemerintah, terlebih karena pendidikan formal belum tentu menghilangkan seluruh beban keluarga kurang mampu.

Meskipun, pada sekolah negeri peserta didik dibebaskan dari biaya administrasi, namun tetap membutuhkan seragam, buku dan berbagai kebutuhan lainnya yang dapat menjadi kendala bagi keluarga miskin.

“Kalau di sekolah negeri memang sekolahnya tidak bayar, tetapi seragam, buku dan kebutuhan lainnya tetap membutuhkan biaya. Kalau di sini semuanya gratis, sehingga harapannya anak-anak mendapatkan kesempatan yang lebih baik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Hanik juga mengapresiasi keterlibatan langsung Wakil Bupati Kotim dalam memantau kondisi peserta didik dan mengawal perkembangan Sekolah Rakyat. Ia menilai komitmen pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program.

“Komitmen pimpinan itu penting agar sebuah program berhasil. Ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain bahwa ketika pimpinan turun langsung, perhatian terhadap program akan berbeda,” ucap Hanik.

Ia berharap dukungan tersebut dapat menjaga pelaksanaan SRT 01 Kotim tetap sesuai dengan tujuan awal, yakni membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memberi mereka ruang untuk membangun cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga.

Menurutnya, dampak program pendidikan memang tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Namun, perubahan pola hidup, kedisiplinan, wawasan dan kesempatan pendidikan yang mulai diterima peserta didik menjadi modal penting untuk membangun masa depan mereka.

“Pendidikan memang membutuhkan waktu lama, tetapi harus dimulai. Harapannya, dari kesempatan yang diberikan sekarang, anak-anak ini bisa memiliki wawasan, cita-cita dan masa depan yang lebih baik,” demikian Hanik.

Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Kotim Irawati mendampingi langsung tim BPKP Kalteng melakukan pengawasan dengan melihat kondisi lapangan, tepatnya di SRT 01 Kotim yang berlokasi di Jalan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang.

Irawati menyebutkan, peran Pemkab Kotim dalam program tersebut lebih banyak pada aspek administrasi dan pengawasan. Sementara anggaran, tenaga pendidik hingga tenaga pendukung seperti petugas kebersihan merupakan bagian dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami dari pemerintah daerah hanya mengawasi. Anggaran, guru-guru, bahkan sampai petugas cleaning service semuanya SK-nya dari Kemensos,” jelas Irawati.

Berdasarkan hasil peninjauannya, Irawati memperkirakan progres pembangunan fasilitas SRT 01 Kotim secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80 persen. Ia berharap seluruh pekerjaan dapat dirampungkan pada September sehingga seluruh kegiatan dapat dipusatkan di gedung baru.

Saat ini, sebagian peserta didik, khususnya jenjang SD, masih menempati lokasi sekolah perintis di kompleks Islamic Center Kotim. Sementara peserta didik jenjang SMA sudah menempati gedung baru bersama peserta didik baru yang mulai mengikuti kegiatan di SRT 01 Kotim.

Ia menerangkan kondisi tersebut masih bersifat sementara karena sejumlah fasilitas belum sepenuhnya selesai. Bahkan, dalam peninjauan, pihaknya melihat satu ruangan masih digunakan oleh sekitar 16 peserta didik sehingga kondisi ruangan dinilai terlalu padat.

“Bangunannya belum selesai semua. Mudah-mudahan September semuanya selesai sehingga pelaksanaan Sekolah Rakyat bisa lebih optimal,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Irawati juga menyampaikan masukan terkait fasilitas kantin. Pemerintah daerah meminta agar kantin dibuat dalam kondisi tertutup untuk menjaga kebersihan dan higienitas makanan peserta didik, terlebih aktivitas pembangunan masih berlangsung di sekitar lokasi.

“Kami memberikan masukan agar kantin dibuat tertutup karena mempertimbangkan kehigienisannya. Masih ada pengerjaan proyek, kami khawatir debu dan lainnya bisa menimbulkan penyakit bagi anak-anak,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, BPKP juga menyoroti mekanisme perekrutan peserta didik. Irawati mengatakan Pemkab Kotim memiliki kebijakan untuk tetap mengusulkan anak dari keluarga sangat miskin yang secara kondisi lapangan layak menerima program meskipun belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Irawati menegaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan perlu menjadi pertimbangan agar program benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Pemkab Kotim juga telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak terkait di Kemensos disertai dokumentasi lapangan sebagai bahan pertimbangan.

“Memang ada yang tidak masuk DTSEN, tetapi mereka merupakan warga sangat miskin di Kotawaringin Timur. Itu sudah kami sampaikan dan diterima oleh Kemensos,” demikian Irawati.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.