Dekan FISIP UPR: Arah kebijakan Presiden strategis perkuat kemandirian pangan dan ekonomi rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 07:30 WIB

Dekan Fisip UPR Bhayu Rhama. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR) Bhayu Rhama menilai sejumlah arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan memiliki nilai strategis bagi pembangunan Indonesia, terutama dalam memperkuat kemandirian pangan, reformasi birokrasi dan ekonomi kerakyatan.

"Pesan Presiden mengenai kemandirian pangan, reformasi birokrasi, dan penguatan koperasi sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Indonesia saat ini," katanya di Palangka Raya, Sabtu.

Menurut dia, pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bhayu menilai penekanan Presiden terhadap kemandirian pangan merupakan agenda strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang dihadapi petani, seperti akses terhadap pupuk, kepastian harga gabah, hingga prosedur birokrasi, perlu diselesaikan agar sektor pertanian dapat berkembang dan mampu menopang kebutuhan pangan nasional.

Selain pangan, Bhayu menyoroti pesan Presiden mengenai reformasi birokrasi. Menurut dia, pembenahan birokrasi harus diarahkan pada terciptanya pemerintahan lebih responsif, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Birokrasi semestinya menjadi instrumen yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan dan mengakses berbagai program pemerintah, bukan justru menjadi hambatan.

Baca juga: Akademisi UPR sebut Proyek LNG Abadi Masela langkah strategis perkuat ketahanan energi

Bhayu juga memberikan perhatian terhadap penguatan Koperasi Desa Merah Putih yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan.

Menurut dia, koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperbesar peran masyarakat dalam aktivitas ekonomi, terutama dengan memperkuat posisi masyarakat dalam rantai pasok dan membangun ekonomi berbasis komunitas.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih telah didirikan dan dioperasikan, dengan sekitar 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik.

Bhayu mengatakan berbagai arah kebijakan tersebut penting diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah. Pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Tengah, perlu menyesuaikan kebijakan nasional dengan potensi, karakteristik, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pentingnya negara membangun kemandirian pangan, memperbaiki birokrasi, serta memberdayakan masyarakat melalui koperasi.

Presiden juga mengingatkan birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat menghambat pembangunan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memiliki semangat yang sama dalam menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat.

Baca juga: Dekan FISIP UPR: Bangun ekosistem koperasi sebagai mesin pemberdayaan masyarakat

Baca juga: Akademisi: B50 atasi kelangkaan solar dan peluang besar bagi Kalteng

Baca juga: Prof Bhayu Rhama usung "UPR Berbakat dan Bereputasi" pada sosialisasi bakal calon rektor

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.