Layanan kesehatan jemput bola di Kotim perlu digencarkan selama kabut asap
Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta pemerintah daerah memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke pelosok menyusul meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Dinas Kesehatan wajib hukumnya jemput bola ke daerah-daerah pelosok dengan mengerahkan tenaga kesehatan secara aktif. Jangan hanya menunggu di Puskesmas saja," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim Dadang Siswanto di Sampit, Selasa.
Dadang menuturkan, kondisi saat ini harus mendapat penanganan cepat karena dampak kabut asap mulai dirasakan masyarakat, terutama dengan meningkatnya keluhan gangguan pernapasan dan iritasi yang banyak dialami anak-anak.
Menurutnya, status tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan yang telah ditetapkan Pemkab Kotim, harus diikuti dengan langkah konkret, khususnya dalam melindungi kesehatan masyarakat yang terdampak.
Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya terpusat di fasilitas kesehatan yang berada di perkotaan, sebab masyarakat di wilayah terpencil juga menghadapi risiko paparan asap, keterbatasan air bersih, hingga sulitnya akses memperoleh pertolongan medis.
Ia menyebutkan sejumlah gejala yang mulai banyak dirasakan masyarakat antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), batuk, pilek, sesak napas berat, hingga iritasi mata akut.
"Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Apalagi informasinya kondisi tersebut banyak dialami oleh anak-anak," ujarnya.
Berdasarkan data RSUD dr Murjani Sampit kasus ISPA selama Juli 2026 tercatat mencapai 154 kasus, terdiri atas 48 pasien rawat inap dan 106 pasien rawat jalan.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan cukup tajam dibandingkan dua bulan sebelumnya. Pada Mei 2026 tercatat 78 kasus ISPA, kemudian meningkat menjadi 62 kasus pada Juni, sebelum melonjak menjadi 154 kasus pada Juli.
Peningkatan kasus tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih kondisi kabut asap dan kekeringan masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kotim. Upaya pencegahan dinilai penting agar beban pelayanan kesehatan tidak semakin meningkat.
Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Fraksi PAN juga menyoroti minimnya suplai air bersih di sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Kondisi ini berpotensi memperburuk kesehatan masyarakat apabila kebutuhan air untuk konsumsi dan sanitasi tidak terpenuhi dengan baik.
Dadang meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait bergerak cepat turun ke lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak karhutla, kabut asap dan kekeringan.
"Kita meminta dinas-dinas terkait cepat tanggap mengatasi permasalahan tersebut dan turun langsung memberikan pertolongan serta bantuan kepada warga-warga yang terdampak," tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi PAN turut meminta perhatian khusus pemerintah daerah terhadap petugas kesehatan dan petugas lapangan yang tetap bekerja di tengah kondisi udara yang tidak sehat dan ancaman karhutla.
Para petugas tersebut memiliki risiko tinggi karena harus berada di luar ruangan ketika sebagian masyarakat memilih berlindung di dalam rumah untuk mengurangi paparan polusi udara.
Baca juga: Karhutla masih parah, Pemkab Kotim siapkan perpanjangan status tanggap darurat
"Kita semua berlindung di dalam rumah untuk menghindari polusi udara yang berbahaya, mereka justru melangkah keluar, menghadapi risiko demi keselamatan masyarakat, sebutnya.
Ia menegaskan perlindungan terhadap petugas lapangan tidak cukup hanya berupa imbauan keselamatan, tetapi harus diwujudkan melalui dukungan logistik, pemenuhan nutrisi, insentif serta jaminan keselamatan selama menjalankan tugas.
Fraksi PAN berharap pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas yang layak dan perlindungan maksimal kepada para petugas, termasuk mempertimbangkan asuransi khusus bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla dan pelayanan masyarakat terdampak.
Penghargaan terhadap petugas yang berada di garis depan penanganan bencana juga penting sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama masa tanggap darurat.
"Mereka bukan hanya sekadar pekerja, mereka adalah benteng pertahanan terakhir. Karena itu, kita harus segera mengambil langkah nyata memberikan perlindungan dan perhatian yang jauh lebih layak bagi mereka," demikian Dadang.
Baca juga: Kotim prioritaskan penanganan karhutla pada usulan Perubahan APBD 2026
Baca juga: Petugas berjibaku padamkan 17 kebakaran di Kotim saat momen HUT RI
Baca juga: Bupati Kotim tekankan karhutla tanggung jawab bersama
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
