
Karhutla semakin parah, DPRD Kotim dorong kerahkan ASN dan PBS

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah kabupaten menambah personel pemadam kebakaran dalam jumlah besar dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap organisasi perangkat daerah, serta tim pemadam dari perusahaan besar swasta (PBS) untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin parah.
"Kami mendorong agar Bupati Kotawaringin Timur untuk menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta perusahaan besar swasta di wilayah Kotawaringin Timur agar terlibat aktif dan bersinergi dalam upaya penanganan karhutla," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah di Sampit, Selasa.
Politisi Partai Golkar mengaku sangat prihatin atas situasi yang terjadi saat ini. Karhutla yang semakin parah sudah menimbulkan kabut asap yang mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas perekonomian masyarakat.
Menanggapi situasi karhutla yang kian memprihatinkan ini, Riskon menyampaikan sejumlah usulan dan dorongan strategis kepada pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan bencana asap serta melindungi kesehatan masyarakat.
DPRD mengapresiasi segenap unsur yang bekerja keras di lapangan, mulai dari BPBD, Damkar, TNI, Polri, relawan, pihak swasta serta semua elemen masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Pihaknya mendoakan agar seluruh petugas yang ada di lapangan senantiasa berada dalam perlindungan dan selalu diberikan kesehatan dalam penanganan karhutla. Kelelahan fisik petugas, ditambah kebakaran lahan yang semakin marak, menjadi pertimbangan sehingga dinilai perlu penambahan kekuatan personel dengan mengerahkan ASN dan tim dari PBS.
Baca juga: Pembangunan gedung baru DPRD Kotim ditunda
Dengan telah ditetapkannya status Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan oleh Bupati Kotawaringin Timur, DPRD mendorong untuk mengoptimalkan alokasi anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) demi menunjang keefektifan penanganan karhutla.
"BTT bisa digunakan antara lain untuk melengkapi sarana atau peralatan dan prasarana penanggulangan karhutla di lapangan, juga dalam rangka memberikan reward atau bentuk apresiasi bagi tim gabungan dan masyarakat yang aktif bertugas di lapangan," timpalnya.
Riskon juga berharap agar anggaran BTT bisa diperuntukkan menyediakan asupan nutrisi atau vitamin serta perlindungan kesehatan bagi petugas lapangan dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Pengadaan dan pembagian masker secara masif kepada masyarakat yang terdampak paparan asap juga perlu dipersiapkan sebagai langkah preventif guna terhindar dari penyakit akibat kondisi udara yang kian mengkhawatirkan.
Hal tidak kalah penting menurut Riskon, yakni meminta Dinas Pendidikan memonitoring satuan pendidikan yang tidak mengindahkan surat edaran yang sudah dikeluarkan mengenai waktu operasional jam pembelajaran selama kondisi asap, apalagi untuk aktivitas di luar ruangan.
Upaya lainnya, Riskon meminta pemerintah kabupaten memfasilitasi dan mengimbau pelaksanaan kegiatan shalat Istighosah di wilayah Kotawaringin Timur dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini ditujukan sebagai ikhtiar memohon kepada Allah SWT agar Kotawaringin Timur terhindar dari bencana dan memohon Allah SWT segera menurunkan hujan.
"Terakhir, kami meminta untuk Pemkab Kotim mempertimbangkan penjadwalan ulang pawai pembangunan yang beberapa hari ke depan akan dilaksanakan, hingga kondisi cuaca dan kualitas udara di Kotawaringin Timur kembali membaik," demikian Riskon Fabiansyah.
Baca juga: Layanan kesehatan jemput bola di Kotim perlu digencarkan selama kabut asap
Baca juga: Karhutla masih parah, Pemkab Kotim siapkan perpanjangan status tanggap darurat
Baca juga: Kotim prioritaskan penanganan karhutla pada usulan Perubahan APBD 2026
Pewarta : Norjani
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
