
Pemkab: Hanya empat PBS di Gunung Mas aktif laporkan CSR

Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah mengungkapkan hanya empat perusahaan besar swasta (PBS) yang aktif melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR).
Sedangkan 18 PBS sesekali melaporkan kegiatan CSR, sementara delapan PBS lain tercatat tidak aktif menyampaikan laporan, kata Bupati Gumas Jaya S Monong dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing, saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Rabu.
“Sebenarnya pelaporan CSR tersebut merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Gumas Nomor 4 Tahun 2015,” sambungnya.
Ketentuan tersebut, khususnya Pasal 14 ayat 1 Perda Gumas Nomor 4 Tahun 2015, mewajibkan setiap perusahaan melaporkan rencana dan pelaksanaan TSLP kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, data mengenai aktivitas pelaporan CSR perusahaan juga telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan pembangunan daerah.
Pemkab Gumas juga berupaya mengarahkan pemanfaatan CSR agar lebih fokus dan terarah, terutama untuk membantu pendanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) CSR pada 2025, kemudian dilanjutkan dengan sejumlah pertemuan untuk membahas teknis pelaksanaan program.
Pertemuan lanjutan tersebut membahas pembagian wilayah kerja perusahaan serta berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan memperoleh dukungan pendanaan melalui program CSR perusahaan.
Baca juga: Pemkab Gumas optimalkan dua alat berat perbaiki infrastruktur
Ia menyebut, pembahasan teknis dan koordinasi dengan perusahaan masih terus berjalan, sedangkan penjelasan secara rinci akan disampaikan dalam rapat pembahasan bersama DPRD.
Diketahui, rapat paripurna ini mengagendakan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan atas Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2026.
Sebelumnya, Fraksi Perindo DPRD Gumas melalui juru bicara Singong meminta informasi dan laporan berkala terkait pengelolaan CSR, dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.
“Dengan berkurangnya penerimaan daerah dari dana transfer mengalami penurunan, maka pemanfaatan dana CSR sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” demikian Singong.
Baca juga: Pemkab Gumas perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla
Baca juga: Polwan perkuat perlindungan pelajar Sekolah Rakyat Gumas cegah perundungan
Baca juga: Perubahan APBD Gumas 2026 prioritaskan tiga sektor
Pewarta : Chandra
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
