Pemkab Gumas targetkan SPM kesehatan capai 100 persen

Kamis, 27 Agustus 2026 16:03 WIB

Tenaga kesehatan Puskesmas Kurun memberi pelayanan sesuai SPM, baru-baru ini. (ANTARA/HO-Puskesmas Kurun)

Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Jaya S Monong dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing, saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Rabu, mengatakan hingga Juli 2026 capaian SPM bidang kesehatan di Gumas telah mencapai 62,87 persen.

“Pemkab Gumas melalui Dinas Kesehatan terus mengejar peningkatan capaian tersebut. Targetnya seluruh indikator SPM bidang kesehatan dapat mencapai 100 persen pada Desember 2026, sehingga pelayanan dasar kesehatan masyarakat semakin optimal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, terdapat 12 indikator SPM bidang kesehatan yang menjadi dasar pemerintah daerah, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Indikator tersebut mencakup pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, hingga masyarakat usia produktif.

Pelayanan juga mencakup lanjut usia, penderita hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa, penderita Tuberkulosis, serta masyarakat berisiko terinfeksi HIV.

Untuk mendukung target tersebut, ketersediaan tenaga medis pada Dinkes beserta jejaring pelayanan secara umum telah terpenuhi, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

Kekurangan tenaga kesehatan tersebut terutama meliputi dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi, sehingga pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

Pemenuhan dilakukan melalui rekrutmen dokter spesialis, kerja sama dengan RSUD Doris Sylvanus untuk pelayanan spesialistik, serta pemanfaatan program Nusantara Sehat dan wahana internship.

Selain tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai, termasuk untuk pelayanan SPM dan Cek Kesehatan Gratis.

Kebutuhan obat-obatan dan BMHP dipastikan mencukupi hingga awal 2027, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat terus berjalan tanpa terkendala kekurangan kebutuhan pendukung.

Diketahui, rapat paripurna ini mengagendakan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan atas Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2026.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD Gumas menilai pendidikan dan kesehatan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga pemenuhan SPM perlu menjadi perhatian dalam Perubahan APBD 2026 secara khusus.

Jubir Fraksi Demokrat Karollina mendesak penajaman program untuk memastikan keterpenuhan SPM sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dengan memperhatikan kebutuhan layanan kesehatan dan pendidikan hingga pelosok desa secara merata.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Gunung Mas menilai sektor pendidikan dan kesehatan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Oleh sebab itu, Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah daerah mempertajam program dalam Perubahan APBD 2026 untuk memastikan keterpenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Fraksi tersebut menekankan kebutuhan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan di Pustu dan Puskesmas, serta sarana belajar mengajar sekolah pelosok harus menjadi perhatian utama.

Penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis SPM dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang layak, merata, dan sesuai kebutuhan.

“Melalui penajaman anggaran, Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah daerah mampu memperkuat pelayanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Gumas,” demikian Karollina.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.