DPRD dukung Pemkot Palangka Raya lakukan penambahan anggaran penanganan karhutla

Selasa, 1 September 2026 13:31 WIB

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Subandi menyatakan pihaknya mendukung pemerintah kota melakukan penambahan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

“Harapan kita, pembahasan perubahan APBD ini segera selesai. Kami pun sangat mendukung langkah-langkah Pemerintah Kota untuk melakukan penambahan anggaran di perubahan APBD ini terkait penanganan karhutla di kota ini," kata Subandi di Palangka Raya, Selasa.

Dia juga menegaskan pihaknya akan terlebih dahulu meminta penjelasan dari Pemerintah Kota Palangka Raya mengenai besaran anggaran penanganan karhutla yang telah tersedia dalam APBD. DPRD Palangka Raya juga akan mengevaluasi sejauh mana penggunaan anggaran tersebut dalam mendukung berbagai kegiatan penanganan karhutla yang telah dilakukan pemerintah daerah.

“Dari DPRD, kami akan mempertanyakan kepada Pemerintah Kota berapa anggaran yang sudah ada dan sejauh mana penggunaannya. Kalau anggaran tersebut memang memerlukan tambahan, nanti akan kita tambah di perubahan APBD ini,” ucapnya.

Subandi menegaskan, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan penanganan karhutla yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya. Pembahasan penambahan anggaran ini akan dilakukan bersama proses pembahasan APBD Perubahan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan DPRD melalui Badan Musyawarah.

Sebelumnya, DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027,dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan rancangan peraturan daerah terkait perumahan.

Baca juga: Disdik Palangka Raya pastikan terapi ABK tetap berjalan saat kabut asap

Dia menjelaskan, tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum rancangan peraturan daerah memasuki tahap pembahasan lebih lanjut.

“Setelah pemandangan umum fraksi-fraksi, nanti akan dilanjutkan dengan jawaban atau tanggapan dari pemerintah, kemudian baru memasuki pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran maupun Panitia Khusus,” ujarnya.

Selain membahas APBD Perubahan, DPRD juga menyoroti perkembangan realisasi pendapatan daerah yang hingga 31 Juli 2026 tercatat mencapai lebih dari Rp581,3 miliar atau sekitar 48,52 persen.

Ia berharap realisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun anggaran untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

“Dalam proses pembahasan ini, tentu semuanya akan dilakukan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan. Harapan kita, pembahasan APBD Perubahan dapat selesai tepat waktu sehingga program pemerintah, termasuk penanganan karhutla, dapat berjalan maksimal,” pungkas Subandi.

Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong PJJ diperpanjang di kondisi kabut asap belum mereda

Baca juga: DPRD Palangka Raya usul guru laksanakan PJJ untuk cegah terpapar kabut asap

Baca juga: Disdik Palangka Raya terapkan PJJ karena kualitas udara memburuk

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.