Bupati minta kerja sama dan koordinasi penanganan karhutla diperkuat di Kapuas
Kuala Kapuas (ANTARA) - Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno mengingatkan dan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait, agar terus meningkatkan pemantauan hotspot dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah setempat.
"Perkuat juga koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, serta memastikan masyarakat terdampak kekeringan mendapatkan dukungan air bersih," kata Wiyatno di Kuala Kapuas, kemarin.
Hal itu disampaikan Wiyatno saat memimpin rapat koordinasi lanjutan dalam rangka membahas penentuan status bencana karhutla serta kekeringan di wilayah Kabupaten Kapuas, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Senin (31/8/2026) malam.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Kapuas itu menegaskan, kondisi karhutla dan kekeringan harus ditangani secara serius, terpadu dan berdasarkan data faktual di lapangan.
"Jadi, saya meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait memperkuat koordinasi serta mengutamakan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan," kata Wiyatno.
Menurut dia, keputusan mengenai status bencana harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi nyata, luas wilayah terdampak, dampak terhadap masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Keselamatan dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Sebagai langkah tindak lanjut, BPBD Kabupaten Kapuas menyiapkan rencana operasi penanganan karhutla dan kekeringan melalui aktivasi Posko Induk dan Posko Sekretariat/Crisis Center di Kantor BPBD Kabupaten Kapuas. Pos lapangan juga direncanakan di Kecamatan Dadahup, Kapuas Murung, Basarang, Kapuas Barat, Kapuas Timur dan Mantangai.
Selain itu, langkah operasi meliputi pemadaman darat, pengecekan hotspot dan informasi karhutla, patroli serta sosialisasi kepada masyarakat di lokasi rawan karhutla, mengaktifkan ruang oksigen, serta mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Berdasarkan paparan BPBD Kabupaten Kapuas, kondisi cuaca masih perlu diwaspadai. Data BMKG memprediksi curah hujan wilayah Kalteng pada September 2026 berada pada kategori rendah, yakni 0–100 milimeter. Kabupaten Kapuas juga berada dalam kategori Siaga peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian III Agustus 2026. Bahkan, sejumlah wilayah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori panjang hingga kekeringan ekstrem.
Dari sisi karhutla, berdasarkan rekapitulasi hingga 30 Agustus 2026, tercatat 14.517 titik panas (hotspot), 173 kejadian Karhutla dengan luasan area terbakar mencapai 1.002,92 hektare.
Selain itu, telah dilakukan pemadaman darat sebanyak 121 kali, pemadaman udara melalui water bombing sebanyak 3 kali, serta 89 kali pengecekan hotspot/Karhutla. Kecamatan dengan jumlah hotspot tertinggi antara lain Mantangai sebanyak 8.173 titik, Kapuas Tengah 2.716 titik, Dadahup 953 titik, Kapuas Murung 708 titik dan Timpah 821 titik.
Baca juga: Pemkab Kapuas hadirkan portal informasi ISPA dan kualitas udara akibat karhutla
Sementara itu, kondisi kekeringan juga telah berdampak terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. Perumdam Kapuas memberlakukan sistem pengaliran air bersih secara bergilir sejak 11 Agustus 2026 akibat intrusi air laut ke Sungai Kapuas Murung yang menyebabkan kualitas air baku menjadi asin.
Untuk wilayah yang tidak terjangkau aliran, dilakukan distribusi air menggunakan mobil tangki, injeksi ke jaringan pipa serta pembagian langsung ke rumah pelanggan yang membutuhkan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana. Berdasarkan paparan BPBD, prosesnya diawali dengan pengumpulan data dan informasi melalui kaji cepat, kemudian dilanjutkan rapat koordinasi instansi terkait untuk menghasilkan rekomendasi.
Penilaian juga mempertimbangkan lima aspek, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luasan wilayah, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dalam materi rapat disebutkan minimal tiga dari lima indikator menjadi pertimbangan dalam penilaian status kedaruratan.
Melalui rapat lanjutan ini, Pemkab Kapuas diharapkan dapat mengambil langkah strategis dan terukur dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan, sekaligus memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Sementara turut hadir dalam rapat tersebut,Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekda Kapuas Usis I Sangkai, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kapuas.
Baca juga: Bupati Wiyatno pantau pembangunan jalan di Kapuas Barat pastikan berkualitas
Baca juga: Pemkab Kapuas berikhtiar memohon diturunkan hujan atasi karhutla
Baca juga: Karhutla di Dadahup Kapuas hanguskan rumah warga
Pewarta : All Ikhwan
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
