
Fraksi Golkar DPRD Kotim dorong optimalisasi PAD secara konkret

Sampit (ANTARA) - Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) secara konkret dan terukur untuk memperluas ruang fiskal.
“Fraksi Golkar sependapat dengan hasil rapat kompilasi bahwa banyaknya kebutuhan program yang belum dapat terdanai harus menjadi dorongan untuk meningkatkan PAD dari sumber-sumber yang selama ini belum optimal,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Kadir di Sampit, Minggu.
Ia menjelaskan, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting yang perlu ditempuh pemerintah daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, terutama ketika kebutuhan pembiayaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
Namun, ia juga mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak berhenti pada sebatas wacana atau slogan, melainkan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang memiliki target, indikator serta mekanisme evaluasi yang jelas.
Kadir menilai pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi pendapatan secara lebih menyeluruh untuk mengetahui sumber-sumber penerimaan yang masih dapat dikembangkan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Optimalisasi PAD tidak boleh berhenti menjadi sebuah slogan. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi secara lebih konkret,” ujarnya.
Menurutnya, pemetaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai sektor, mulai dari optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), hingga digitalisasi sistem penerimaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan penertiban terhadap berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Langkah tersebut penting agar potensi penerimaan yang sebenarnya tersedia dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap keuangan daerah.
Meski begitu, Fraksi Golkar mengingatkan peningkatan PAD harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Baca juga: Fraksi Golkar Kotim: Kekurangan anggaran harus jadi bahan evaluasi
Kebijakan pendapatan jangan sampai justru menambah tekanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha yang masih menghadapi tantangan ekonomi.
“Peningkatan PAD hendaknya dilakukan tanpa menambah beban masyarakat kecil dan pelaku usaha yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” tegas Kadir.
Ia melanjutkan, kebijakan peningkatan pendapatan harus lebih mengutamakan perluasan basis penerimaan, perbaikan kepatuhan serta optimalisasi pengelolaan potensi yang sudah ada dibandingkan sekadar menaikkan tarif atau pungutan.
Di sisi lain, keterbatasan fiskal tidak hanya dapat diatasi dari sisi pendapatan, tetapi juga harus diimbangi dengan pembenahan struktur belanja daerah.
Pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Efisiensi belanja harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah, terutama dengan menekan belanja yang kurang produktif, tidak mendesak, atau memiliki dampak yang relatif kecil terhadap pencapaian target pembangunan.
“Belanja yang kurang produktif dan tidak mendesak harus ditekan agar ruang fiskal dapat lebih banyak diarahkan kepada program yang langsung menyentuh masyarakat,” tambahnya.
Fraksi Golkar berpandangan bahwa keseimbangan antara peningkatan PAD dan efisiensi belanja menjadi penting agar kemampuan keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Dengan begitu, tambahan pendapatan yang berhasil dihimpun tidak habis untuk membiayai belanja rutin, tetapi dapat diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Abdul Kadir menegaskan, optimalisasi PAD juga membutuhkan konsistensi dan pengawasan agar target yang telah ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan.
Pemerintah daerah perlu memastikan setiap potensi pendapatan memiliki pengelola yang jelas dan sistem pemantauan yang dapat mengukur perkembangannya secara berkala.
“Dengan langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kotim sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi akibat keterbatasan anggaran,” demikian Kadir.
Baca juga: Ratusan mahasiswa Umsa di Kotim laksanakan Shalat Istisqa
Baca juga: DPRD Kotim dorong kebijakan adaptif antisipasi bencana berbasis data BMKG
Baca juga: Fraksi Golkar Kotim minta APBD Perubahan dilaksanakan konsisten dan akuntabel
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
